Ada BUMN Berumur 200 Tahun, Nasibnya Kini Miris!

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 03 Jun 2021 13:49 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaporkan temuan naskah Ujian Nasional (UN) berbasis kertas yang bocor di Google ke Bareskrim Polri. Bareskrim langsung menggeledah Perum Percetakan Negara yang menjadi salah satu perusahaan yang mencetak soal UN. Direktorat Tindak Pidana Cyber dan Umum Mabes Polri menggeledah kantor Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Jalan Percetakan Negara, Jakarta Timur, Rabu (15/4/2015) malam.
Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta -

Pemerintah rupanya memiliki BUMN yang berumur 200 tahun. Namun, perusahaan itu nasibnya tidak jelas alias mati suri. BUMN itu bernama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Perusahaan ini memiliki bahkan memiliki umur yang lebih tua dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra, Hendrik Lewerissa meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir memberi perhatian pada perusahaan pelat merah tersebut.

"Saya mau meminta perhatian Pak Menteri untuk, satu, BUMN yaitu Perum PNRI Percetakan Negara Republik Indonesia. Ini BUMN tertua di Indonesia sebenarnya, bahkan lebih tua sejarahnya dibandingkan Jiwasraya. PNRI itu didirikan 1809, Jiwasraya itu 1859. Jadi luar biasa sejarahnya," katanya dalam rapat kerja di Komisi VI, Kamis (3/5/2021).

"Dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 yang memberikan penugasan Perum PNRI untuk mencetak lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, tambahan berita negara, dokumen pemilihan umum, bahkan mencetak kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, smart card dan lain-lain," tambahnya.

Dia mengatakan, BUMN itu saat ini mati suri. Sementara swasta berkibar di pasar atau cakupan yang sama. Menurutnya, PNRI perlu perhatian karena PNRI merupakan perusahaan negara.

"Tapi hari ini kita tahu betul bahwa PNRI sudah mati suri, sayang juga ini Pak, dia mati suri. Sementara swasta berkibar untuk scope kerja yang sama. Memang betul PNRI tidak bisa memonopoli jasa percetakan misalnya ijazah atau administrasi pemilihan umum pasti harus lewat pengadaan barang dan jasa ada PP-nya juga. Tapi kan ini milik negara, kalau kita membiarkan BUMN ini mati sementara swasta merajalela di segmen pasar itu di mana keberpihakan kita dan di mana visi kita penguatan BUMN," terangnya.

Ia juga mengaku miris dengan kondisi PNRI. Menurutnya, jika PNRI kalah saing seharusnya pemerintah bisa memberikan bantuan.

"Saya miris nasib PNRI hari ini, karena swasta berkuasa di segmen pasar, di pangsa pasar yang mestinya harus menjadi captive market PNRI. Apa masalahnya Pak Menteri? Kalau memang kalah bersaing butuh capex yang besar, atau working capital untuk alih teknologi, switch teknologi ke teknologi digital ya dibantu Pak," katanya.

(acd/fdl)