Risma Bakal Blak-blakan soal 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 03 Jun 2021 20:30 WIB
Tri Rismaharini resmi menjadi Menteri Sosial usai serah-terima jabatan dari Muhadjir Effendy, yang didapuk menjadi menteri ad interim. Saat sertijab itu, Risma tampak anggun mengenakan kebaya berwarna merah.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan blak-blakan mengenai kebijakan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Penjelasan itu akan disampaikannya kepada seluruh anggota Komisi VIII DPR RI.

Penjelasan itu akan dilakukan pada rapat khusus dan tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial.

Penjelasan ini juga sangat penting bagi Kementerian Sosial (Kemensos) mengingat pembahasan mengenai RAPBN dan RKP 2022 'dicuekin' atau sama sekali belum ditanggapi serta diperdalam oleh seluruh anggota Komisi VIII DPR.

Kemensos mengusulkan pagu indikatif pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 78,2 triliun atau mengalami penurunan sekitar 15,35% dibandingkan dengan periode 2021 yang sebesar Rp 92,4 triliun.

"Pagu indikatif kami Rp 78,2 triliun, turun 15,35% dibandingkan anggaran 2021 sebesar Rp 92,4 triliun," kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (3/6/2021).

Risma mengungkapkan penurunan anggaran Kemensos di tahun 2022 juga berdampak pada anggaran per unit eselon I, di mana terjadi penurunan anggaran.

Seperti untuk Sekretariat Jenderal (Setjen) turun menjadi Rp 384 miliar di tahun 2022, dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,9 triliun. Inspektorat Jenderal (Itjen) menjadi Rp 37 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 38 miliar.

Selanjutnya, Ditjen Dayasos turun menjadi Rp 382 miliar di tahun 2022 dari periode sebelumnya sebesar Rp 391 miliar. Ditjen Rehsos turun menjadi Rp 1,09 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,21 triliun. Sedangkan Ditjen Linjamsos anggarannya tetap sama, yaitu sebesar Rp 30 triliun.

Selanjutnya untuk Ditjen PFM mengalami penurunan menjadi Rp 45 triliun di tahun 2022 dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 57 triliun. Untuk Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial menurun tajam menjadi Rp 306 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 329 miliar.

Dari pagu indikatif yang sebesar Rp 78,2 triliun ini, tercatat untuk belanja operasional pegawai sebesar Rp 517,6 miliar, belanja operasional barang sebesar Rp 235,2 miliar, belanja bantuan sosial PKH sebesar Rp 28,7 triliun, dan kartu sembako sebesar Rp 45,1 triliun.

Pimpinan rapat Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan pihaknya akan membahas secara detil pada rapat bersama dengan pejabat eselon I Kementerian Sosial pada tanggal 7 Juni 2021.

"Kita akan perdalam, tapi dengan data kita clear-kan dulu, supaya jelas," kata Yandri.

Selanjutnya
Halaman
1 2