.webp)
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang isinya menyatakan industri minuman keras (miras) tertutup untuk penanaman modal sudah diteken. Perpres ini merupakan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang diteken pada 24 Mei 2021.
Padahal sebelumnya aturan soal investasi miras sempat menghebohkan di awal tahun ini. Dalam Perpres yang belum diubah itu, Jokowi membuka pintu investasi miras di empat provinsi seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Indonesia (APIDMI) Ipung Nimpuno menyebut jika pemerintah terkesan tidak konsisten dengan keputusan yang telah ditetapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Februari (2021) kan menyatakan terbuka karena mengikuti amanat dari Undang-undang Omnibuslaw, itu tujuannya untuk membuka investasi. Kemudian diprotes. Padahal keputusan pemerintah seharusnya sudah dipertimbangkan dengan matang. Tidak dicabut lagi, itu akan menyebabkan preseden yang kurang bagus," kata dia saat dihubungi detikcom, Senin (7/6/2021).
Dia menyebutkan inkosistensi ini akan membuat investor asing ragu jika ingin berinvestasi ke Indonesia karena pemerintah sering berubah-ubah.
Selanjutnya, awal tahun pemerintah sudah menetapkan keran investasi bisa dibuka di sejumlah wilayah seperti di Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. Padahal saat itu sudah disambut positif oleh industri.
Menurut Ipung industri minuman skala kecil di daerah sudah menjadi icon, contohnya Cap Tikus seperti di Manado dan arak Bali yang sudah terkenal. "Perlu dipikirkan lagi ini, sebenarnya itu isu lama, ini sangat disayangkan," jelas dia.
