.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo masih enggan membocorkan kandidat yang bakal mengisi posisi wakil menteri di kementeriannya. Ia menegaskan, siapapun orangnya merupakan hak prerogatif presiden.
"Itu mau diisi atau tidak. Mau diisi siapa, mau diisi kapan itu kewenangannya bapak Presiden," ujar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (8/6/2021).
Dia bilang, tugas KemenPAN-RB bersama Setneg adalah menyiapkan aturan terkait hal itu. Sewaktu-waktu, Presiden sudah menentukan nama yang akan menjadi wakil menteri, tinggal dilantik saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal pengisiannya tergantung Beliau. Soal mau diisi profesional, diisi orang partai politik, apapun, jabatan menteri, wakil menteri itu jabatan politis. Itu sah-sah saja, terserah bapak presiden," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Lewat Perpres itu, nantinya Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo bakal didampingi wakil menteri.
Selama ini, KemenPAN-RB hanya dipimpin oleh Menteri saja, meski di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini sempat juga punya wakil menteri.
Dengan perpres ini, bertambah pula posisi wakil menteri dalam struktur kabinet Indonesia Maju. Sebelum ditandatangani beleid itu, tercatat ada 15 wakil menteri dari 34 Kementerian/Lembaga. Setelah nama WamenPAN-RB diumumkan, maka nanti jumlahnya akan bertambah menjadi 16 wakil menteri.
Simak juga video 'MenPAN-RB Ungkap Pencegahan Korupsi di Perizinan-Tata Niaga Tinggi':
