Para ekonom memperkirakan daya beli masyarakat bakal jeblok dengan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%. Rencana itu tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diterima detikcom.
Ekonom Senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, kenaikan PPN bakal membuat harga-harga menjadi naik pula. Dia menjelaskan bahwa sistem PPN di Indonesia bersifat value added tax. Artinya setiap proses nilai tambah produksi maupun distribusi kena PPN.
"Jadi kalau ada kenaikan PPN maka ini akan mengakibatkan kenaikan berbagai rantai pasok produksi maupun rantai pasok distribusi, sehingga kenaikan 2% itu berlipat ganda, bertubi-tubi kenaikannya, sehingga secara akumulasi kenaikannya bisa jadi lebih dari 2%," katanya kepada detikcom, Rabu (9/6/2021).
Jika itu terjadi, lanjut dia, maka kenaikan PPN akan menjadi beban dunia usaha. Persoalannya, dunia usaha tidak mungkin membayar sendiri beban tersebut.
"Pasti beban itu akan di-takeover atau dialihkan ke konsumen. Artinya ada potensi kenaikan berbagai macam harga yang dikonsumsi oleh masyarakat," sebutnya.
Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet juga berpendapat kenaikan PPN bisa mengganggu daya beli masyarakat.
"Kalau kita sandingkan dengan upaya pemulihan ekonomi yang masih sebenarnya timelinenya di tahun depan itu masih berada di timeline pemulihan ekonomi, memang kenaikan tarif PPN ini apalagi kalau seandainya menggunakan single tariff, ini tentu akan berdampak terhadap upaya pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat," jelasnya.
Meskipun kenaikan PPN hanya 2%, dari 10% menjadi 12%, bagi kelas menengah ke bawah dampaknya bisa signifikan.
"Itu sebenarnya bisa berdampak signifikan gitu terhadap daya beli mereka, terhadap kemampuan konsumsi mereka. Apalagi sebenarnya tidak ada jaminan tahun depan misalnya pemerintah bisa mengembalikan kondisi perekonomian seperti sebelum terjadinya pandemi," tambahnya.
Lihat juga Video: PDIP-PKS-PPP soal Wacana Kenaikan PPN: Ekonomi Berat, Berimbas ke Rakyat
(toy/dna)