'Total Football' Menyerang PPN Sembako: Buruh, Ekonom hingga Politikus

Soraya Novika - detikFinance
Jumat, 11 Jun 2021 10:43 WIB
Pemerintah akan menarik pajak untuk bahan pokok. Para pedagang menilai kebijakan tersebut sangat tidak pas jika dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Berbagai lapisan masyarakat ramai-ramai menyuarakan protesnya terhadap rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako. Mulai dari buruh hingga para politikus sama-sama mengecam kebijakan tersebut.

Berikut sederet protes terhadap rencana PPN sembako:

1. Buruh

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah yang mau menarik PPN atas komoditas pangan tersebut. Selain itu, para buruh juga mengecam kebijakan lainnya yang kontras dengan PPN pada sembako yaitu wacana tax amnesty atau pengampunan pajak jilid II.

"Kami mengecam keras! (Ini) Bersifat kolonialisme cara-cara memberlakukan kembali tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN khususnya PPN sembako adalah cara-cara kolonialisme tanda petik yang dilakukan Menteri Keuangan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/6/2021).

Bila kedua kebijakan tersebut disahkan oleh pemerintah, para buruh akan menempuh jalur hukum dan menggelar demo besar-besaran untuk membatalkannya.

"Kami akan tempuh secara hukum uji materi kalau itu disahkan oleh DPR," tegasnya.

"Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu omnibus law dan isu kenaikan PPN terhadap sembako," tambahnya.

2. Ekonom

Ekonom pun menolak wacana ini, Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan perluasan objek PPN ke bahan pangan akan sangat berisiko. Pasalnya hal ini bisa menaikkan harga pada barang kebutuhan pokok dan mendorong inflasi, dan menurunkan daya beli masyarakat.

Bhima juga menilai wacana ini tidak sejalan dengan upaya untuk pemulihan ekonomi. Apalagi, wacana ini dibarengi oleh rencana pencabutan subsidi lainnya dari subsidi listrik, pengurangan bansos.

Imbasnya bukan saja memperlambat pemulihan pertumbuhan ekonomi, menurut Bhima wacana ini bisa mendorong naiknya angka kemiskinan

"Sebanyak 73% kontributor garis kemiskinan berasal dari bahan makanan. Artinya sedikit saja harga pangan naik, jumlah penduduk miskin akan bertambah," ungkap Bhima kala dihubungi detikcom, Kamis (10/6/2021).

Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet juga berpendapat kenaikan PPN bisa mengganggu upaya pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Sebab, meskipun kenaikan PPN hanya 2%, dari 10% menjadi 12%, bagi kelas menengah ke bawah dampaknya bisa signifikan.

"Itu (PPN sembako) sebenarnya bisa berdampak signifikan gitu terhadap daya beli mereka, terhadap kemampuan konsumsi mereka. Apalagi sebenarnya tidak ada jaminan tahun depan misalnya pemerintah bisa mengembalikan kondisi perekonomian seperti sebelum terjadinya pandemi," papar Rendy.

Lanjut ke halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Sekolah Bakal Dipungut Pajak, Pengelola PAUD Teriak"
[Gambas:Video 20detik]