Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyebut urbanisasi masih menjadi salah satu masalah di Indonesia saat ini. Hal ini mengingat masih banyak masyarakat desa yang masih mencari kerja di perkotaan.
Anwar mengatakan kondisi ini juga menjadi salah satu tantangan bagi seluruh pihak, termasuk Kemnaker untuk menciptakan peluang ekonomi di pedesaan. Dengan demikian masyarakat desa dapat bekerja tanpa perlu melakukan urbanisasi.
"Urbanisasi masih menjadi masalah bisnis meskipun kita telah memberikan hampir dana desa Rp 300 triliun untuk menciptakan peluang ekonomi di pedesaan. Ini menurut saya juga harus kita respons, terutama bagaimana menciptakan potensi di pedesaan tanpa perlu keluar dari desa," ujar Anwar secara virtual dalam acara Launching Kagamakarid.id dan Seminar 'Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.O', Sabtu (12/6/2021).
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum II PP Kagama ini menyampaikan ada banyak faktor masyarakat melakukan urbanisasi, khususnya dari daerah tertinggal. Di samping adanya perbedaan dalam hal digitalisasi, masalah listrik dan pendidikan juga jadi faktor lain munculnya ketimpangan potensi atau peluang ekonomi.
"Fenomena yang kita hadapi di 3T, kami punya pengalaman mengawal pembangunan yang namanya untuk daerah tertinggal. Kalau kita melihat fakta bukan fenomena digital divide saja, tapi electrical divide juga terjadi, knowledge divide juga terjadi. Karena akses untuk mendapatkan berbagai informasi, pelayanan publik memang cukup timpang, terutama untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar)," katanya.
Untuk mengatasi hal ini, pihaknya pun membuat sebuah skema dalam mempercepat ketimpangan tersebut. Terlebih saat ini Indonesia telah menghadapi transformasi ketenagakerjaan di era industri 4.0. Salah satunya melalui pendekatan dan mengoptimalkan seluruh dana yang ada.
"Sehingga kami dalam hal ini tentunya kita kan ada semacam skema untuk percepatan daerah-daerah tertinggal tersebut. Awalnya memang cukup banyak kalau dari sisi data. Kita coba untuk melakukan pendekatan yang terintegrasi basisnya ini mengoptimalkan seluruh potensi istilahnya dana yang ada," paparnya.
"Salah satunya adalah dari dana desa, yang semua desa dapat. Ini adalah salah satu intervensi untuk mempercepat ketertinggalan 3T. Nah untuk daerah tersebut terkait dengan penggunaan dananya pun diberikan keleluasaan kebutuhan mereka agar mereka bisa segera mengikuti daerah lain untuk bisa berkembang," imbuhnya.
Di samping itu, Anwar pun meminta agar para industri atau perusahaan untuk melakukan kegiatan tak hanya di kota, namun di desa. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkenalkan e-commerce ke perdesaan.
"Saya rasa potensi yang juga saat ini harus kita kembangkan, dan saya berharap mudah-mudahan para tim dari perusahaan mulai betul-betul menggeser kegiatannya untuk di daerah-daerah yang masuk dalam kategori 3T. Misalnya kita introducing sesuatu yang kita kenal e-commerce. Ini bisa memberikan manfaat, terutama peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut," ungkapnya.
Anwar menjelaskan pihaknya juga memberikan edukasi melalui skilling dan re-skilling di pedesaan. Pasalnya, hal ini menjadi bagian penting agar masyarakat di desa dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari pekerjaan yang ada.
"Kita memberikan edukasi skilling dan re-skilling harus dilakukan," katanya.
"Kita mau tidak mau re-skilling atau up-skilling sebuah strategi jawaban bagaimana agar tenaga yang tersedia mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dari pekerjaan itu. Jadi konsep link and match tetap relevan sampai kapan pun," tambahnya.
Tak hanya itu, Anwar pun mengimbau agar para perguruan tinggi juga dapat bekerja sama, salah satunya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa. Menurutnya, hal ini dapat menjadi upaya meningkatkan potensi di pedesaan sehingga masyarakat desa dapat siap menghadapi tantangan transformasi dunia kerja.
"Gagasan yang saat ini dan saya rasa UGM menjadi pionir, yakni KKN yang diperpanjang. Dengan concern Kampus Merdeka, ini menjadi sebuah opsi desa-desa didampingi oleh orang yang memiliki kemampuan, tapi kita bekali data informasi yang komplit terkait dengan desa-desa itu," ujarnya.
"Potensi-potensi apa yang harus dikembangkan dan problematika sosial apa yang yang harus dicarikan solusi. Dan juga istilahnya penguatan instrumen atau institusi desa apa yang harus kita dampingi," pungkasnya.
(ncm/hns)
