Sederet Pernyataan Risma soal Kontroversi Bansos

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 15 Jun 2021 18:05 WIB
Mensos Tri Rismaharini (Risma)
Foto: Adhyasta Dirgantara/detikcom
Jakarta -

Menteri Sosial Tri Rismaharini diketahui terus memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) hingga cara penyalurannya. Namun, Risma sering mendapatkan laporan soal bansos yang tidak tepat sasaran.

Berikut ini sederet pernyataan Risma soal bansos yang menjadi sorotan publik.

Penerima Bansos Kebanyakan Keluarga Lurah

Risma mengaku banyak mendapat protes karena penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Risma mengatakan komplain tersebut mengungkap bahwa banyak keluarga kepala desa, hingga lurah yang menerima PKH.

Hal itu dikarenakan saat ini data penerima bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda). Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma menyebut saat ini progresnya sudah mencapai 90%.

Data Bansos Amburadul

Risma pernah buka-bukaan mengenai permasalahan pada data penerima bansos. Hal ini berdasarkan laporan sejumlah instansi, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020.

Dia memaparkan, temuan BPKP tahun 2020 terdapat 3.877.965 data NIK keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos tidak valid. Kemudian, sebanyak 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama.

Bukan hanya itu, terdapat penerima manfaat (PM) bansos yang tidak layak/tidak miskin/tidak mampu/tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek.

Dalam laporan BPK, papar Risma, terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.479 anggota rumah tangga (ART). Nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART. Lalu, nama kosong sebanyak 5.702 ART, serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020.

"Bansos tunai senilai Rp 500 ribu untuk KPM sembako non PKH disalurkan 14.475 KPM yang memiliki NIK ganda, dan 239.154 KPM yang memiliki NIK tidak valid," terangnya.

Selanjutnya, permasalahan data juga ditemukan KPK. KPK mendapat temuan sebanyak 16.796.924 data tidak padan Dukcapil. Kemudian, pemutakhiran DTKS berpotensi inefisien dan tumpang tindih.

Lanjut di halaman berikutnya.

Simak juga video 'Dewas KPK Sidang Etik 2 Penyidik yang Tangani Kasus Korupsi Bansos':

[Gambas:Video 20detik]