Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku banyak yang protes kepadanya karena penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.
Berikut 3 faktanya:
1. Penerima Bansos Banyak Keluarga Kades-Lurah
Risma banyak mendapat komplain bahwa penerima PKH tidak sedikit yang berasal dari keluarga kepala desa (kades), hingga lurah. Hal itu dikarenakan saat ini data penerima bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda).
"UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya," katanya dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (15/6/2021).
2. Sedang Proses Perbaikan Data Bansos
Saat ini Kemensos sedang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma menyebut saat ini progresnya sudah mencapai 90%.
"Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan," tuturnya.
3. Data Penerima Bansos Dibuat Lebih Transparan
Risma menyebut nantinya data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja.
"Oleh karena itu nanti ke depan usulan (data bansos) itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja," tandasnya.
