Airlangga Sebut Rekomendasi BPK Berperan Matangkan Kebijakan Ekonomi

Erika Dyah Fitriani - detikFinance
Selasa, 15 Jun 2021 22:25 WIB
Kemenko Perekonomian
Foto: Dok. Kemenko Perekonomian
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap berbagai stimulus dikeluarkan pemerintah untuk menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akibat pandemi COVID-19. Stimulus ini juga dilakukan sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Pemerintah terus fokus dalam penanganan kesehatan yang disinergikan dengan kebijakan ekonomi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden yang menghendaki adanya keseimbangan gas dan rem dalam upaya Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).

Menurut Airlangga, perjuangan untuk membangkitkan ekonomi dari pandemi COVID-19 masih akan terus berlanjut. Ia pun menegaskan agar koordinasi dengan seluruh stakeholder harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Airlangga menyebut BPK RI memiliki peran dalam proses pemulihan ekonomi ini. Sebab menurutnya, monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan BPK akan menjadi rekomendasi guna mematangkan kebijakan ekonomi.

"Saya sangat mengapresiasi adanya kesempatan ini. Semoga dari diskusi kita dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19," ungkap Airlangga.

Pada webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Airlangga memaparkan bahwa saat ini tingkat jumlah orang yang bekerja di bawah jam kerja berhasil berkurang. Semula, jumlahnya mencapai 19 juta orang dan kini turun menjadi 10,02 juta orang di tahun 2021.

Dengan adanya catatan tersebut, Airlangga menilai banyak orang sudah kembali kepada jam kerjanya yang berarti aktivitas perekonomian juga sudah kembali dimulai. Ia menegaskan pencapaian ini harus terus dijaga dan ditingkatkan agar ekonomi dapat pulih lebih cepat.

Airlangga menambahkan, perekonomian Indonesia dipercaya akan rebound di tahun 2021 dengan perkiraan pertumbuhan di kisaran 4,5-5,3% mengingat kini proses pemulihan dinilai sudah on track.

Dalam kesempatan ini, Airlangga juga mengungkap progres program pelatihan semi-bansos Kartu Prakerja yang diinisiasi Pemerintah untuk diberikan kepada para angkatan kerja terdampak COVID-19. Ia mengatakan di tahun 2020, Kartu Prakerja telah diberikan kepada 5,9 juta penerima.

Menurutnya, program ini telah menghasilkan berbagai kisah sukses berkat pelatihan dan pemanfaatan insentif yang diterima. Ia pun mengungkap di semester I tahun 2021, Kartu Prakerja telah diberikan kepada 2,8 juta penerima.

"Lulusan Program Kartu Prakerja yang telah menerima pelatihan dapat menjalankan usaha produktif dengan dukungan pembiayaan dari integrasi program KUR dan Prakerja. Integrasi program ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan basis pelaku usaha skala mikro dan kecil," tegas Airlangga.

Airlangga menjelaskan pemerintah memberikan prioritas kepada UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengingat kontribusi UMKM yang besar terhadap PDB yakni hingga 61%. Adapun bentuk bantuan yang diberikan salah satunya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Ia mengatakan pada tahun 2020 lalu, BPUM telah membantu 9,8 juta pelaku usaha mikro mempertahankan usahanya selama pandemi. Oleh karena itu, di tahun 2021 ini BPUM kembali diteruskan dengan target 12,8 juta usaha mikro.

Selain BPUM, Airlangga menjelaskan dukungan terhadap UMKM juga terus diberikan melalui pembiayaan KUR. Ia memaparkan, realisasi KUR sepanjang periode Januari 2021 sampai dengan 14 Juni 2021 telah mencapai Rp 111,99 triliun (44,26% dari target tahun 2021 sebesar Rp 253 triliun).

Jumlah tersebut telah diberikan kepada 3,06 juta debitur di Tanah Air. Selama pandemi, lanjutnya, debitur KUR juga mendapatkan tambahan subsidi bunga, perpanjangan waktu, dan penambahan limit plafon.

Airlangga menerangkan secara umum realisasi Program PEN juga terus didorong di tahun 2021 sebagai stimulus perekonomian jangka pendek. Sampai dengan 11 Juni 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp 219,65 triliun atau 31,4% dari total anggaran sebesar Rp 699,4 triliun. Ia mengatakan pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul agar proses realisasi PEN dapat terus diakselerasi sesuai dengan situasi pandemi yang dinamis.

"Dalam rangkaian program PEN, Pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal untuk wajib pajak yang terdampak pandemi untuk mendukung eksistensi dan keberlangsungan usahanya. Selain itu, Pemerintah bersama stakeholder terkait juga telah memberikan stimulus kepada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian Indonesia seperti otomotif dan properti," tutur Airlangga.

(akn/hns)