Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong para pengantar kerja untuk mendukung 5 lompatan besar Kemnaker dalam menghadapi dinamika perubahan dan menekan angka pengangguran. Terkait hal ini, Ida menyarankan agar pengantar kerja dapat menyesuaikan cara pandang dan berpikir sehingga mampu beradaptasi dan menghadapi kompetisi di pasar global.
"Saya berharap pengantar kerja yang merupakan ujung tombak penempatan kerja, memiliki peran sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar Kemnaker. Di pundak bapak dan ibu pengantar kerja inilah, sembilan lompatan kerja itu, kami taruhkan," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021).
Dalam acara 'Sinergitas Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi' hari ini, Ida pun menyampaikan soal lima lompatan besar tersebut yakni, Ekosistem Digital SIAPKerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Pengembangan Talenta Muda, Transformasi Kewirausahaan, dan Perluasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Ida menjelaskan pengantar kerja juga menjadi garda terdepan dalam pemberian layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Pasalnya, pengantar kerja memiliki tugas pokok untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja.
Di era digitalisasi, menurut Ida, pengantar kerja harus menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Terlebih saat ini masyarakat dapat memperoleh informasi melalui smartphone, termasuk terkait pasar kerja dan dunia kerja.
"Kehadiran secara fisik berkurang dan menjadi tak penting saat ini, apalagi di masa pandemi sehingga pilihan penggunaan aplikasi sekarang ini sangat dibutuhkan," paparnya.
Oleh karena itu, Ida berharap pengantar kerja dapat menjadi agent of change (agen perubahan) dan memberi warna baru dalam budaya organisasi.
"Optimalkan potensi diri Anda agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ketenagakerjaan," harap Ida.
Ida juga berharap kegiatan ini dapat membuat pengantar kerja konsisten bersinergi melaksanakan peran dan fungsinya, terutama dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan.
"Khususnya permasalahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam era digitalisasi ini, demi tercapainya pelayanan yang optimal dan berkesinambungan," ungkapnya.
Di sisi lain, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono, mengatakan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja perlu dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan hardskill dan softskill melalui pelatihan pembentukan sikap kerja. Dengan demikian seluruh pihak terkait dapat memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja yang optimal kepada masyarakat.
"Sampai saat ini jumlah Petugas Antar Kerja yang sudah diberikan bimbingan teknis pelayanan penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker (Direktorat Bina Pengantar Kerja) sebanyak 250 orang," ungkapnya.
Suhartono mengungkapkan jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 673 orang. Terdiri dari 167 Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Kemnaker, 182 dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 126 dari Disnaker provinsi dan 197 orang Disnaker Kabupaten/Kota. Kegiatan Sinergitas diikuti oleh 200 orang Pejabat Fungsional Pengantar Kerja di Pusat, yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI.
(akn/hns)
