RI Jadi Anggota Reguler GB ILO, Menaker: Harus Dimanfaatkan Optimal

Khoirul Anam - detikFinance
Kamis, 17 Jun 2021 19:53 WIB
Kemnaker
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Pasalnya, Said Iqbal kembali terpilih sebagai anggota Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok pekerja.

Dalam rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring di Jenewa, Swiss tersebut, pemerintah Indonesia juga terpilih sebagai Anggota Reguler GB ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College. Indonesia memperoleh suara 210 dari 230 total suara pada pemilihan yang berlangsung Senin (14/6) lalu.

"Dengan keanggotaan reguler pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi dengan kolaborasi pemerintah dan SP/SB (serikat pekerja/serikat buruh) dan juga kelompok pengusaha akan semakin kuat dan baik untuk bersama-sama mendorong isu-isu ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional," kata Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2021).

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri dari 56 negara dan memegang peran strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, program-program, serta pemilihan direktur jenderal ILO. Sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO.

Menurut Ida, keanggotaan reguler GB ILO memiliki nilai strategis, mengingat Indonesia akan memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO, khususnya dalam pembahasan pertemuan GB ILO dan proses pemilihan dirjen ILO.

"Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi penting ini harus dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan," kata Ida.

Adapun sebagai Anggota Reguler GB ILO, kata Ida, terdapat beberapa hal yang penting untuk Indonesia, khususnya dalam tata kelola ILO. Salah satunya, yakni peningkatan peran ILO dalam mendukung Negara Anggota dari ekonomi berkembang untuk mempromosikan social justice (keadilan sosial) dan decent work, serta pencapaian Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 8.

Selain itu, Indonesia juga mendorong demokrasi dalam tata kelola ILO, khususnya mendorong berlakunya Amandemen 1986 dari Konstitusi ILO yang salah satu isinya adalah penghapusan negara-negara Chief Industrial Importance dan distribusi geografis sumber daya manusia di Kantor ILO, termasuk mengingat masih minimnya WNI yang bekerja.

(akn/hns)