COVID-19 Melonjak, Pengusaha Mohon Insentif Diperpanjang (Lagi)

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 21 Jun 2021 15:24 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan instruksi dan seruan terkait Natal dan tahun baru di Jakarta. Anies menyerukan agar perkantoran menerapkan kegiatan operasional maksimal pukul 19.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50 persen.
Ilustrasi/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pemerintah diminta untuk memperpanjang program insentif bagi dunia usaha. Hal itu untuk meringankan beban dunia usaha imbas mengganasnya kasus positif virus Corona (COVID-19) yang berujung semakin diperketatnya aktivitas masyarakat.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan jika pergerakan warga akan dibatasi, jam buka berbagai sektor usaha perdagangan dan jasa semakin diperketat akan menurunkan aktivitas ekonomi. Kondisi itu akan semakin menekan omzet dan keuangan pengusaha.

"Berbagai sektor perdagangan seperti ritel dan pusat perdagangan, hotel, restoran, cafe, hiburan malam, transportasi dan aneka UMKM kembali akan tertekan, termasuk menurunnya konsumsi rumah tangga," katanya dikutip detikcom, Senin (21/6/2021).

Atas pertimbangan itu, pihaknya berharap kepada pemerintah agar berbagai stimulus, relaksasi, keringanan pajak dan kebijakan lainnya yang selama ini ditujukan untuk mengurangi beban pengusaha dapat diperpanjang sampai akhir tahun depan.

"Jadi kami sangat berharap agar berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang meringankan beban pengusaha ini harus diperpanjang, dan juga bila perlu sampai tahun depan sampai dinyatakan bahwa COVID ini, selesai supaya ada semacam dorongan psikologi kepada pengusaha bahwa pemerintah juga tetap hadir untuk meringankan berbagai beban pengusaha saat ini di kala kita ditekan oleh COVID-19 ini," jelas Sarman.

Dia juga menyarankan pemerintah memperpanjang program bansos, bantuan modal kerja UMKM, Kartu Pra Kerja, subsidi gaji kepada pekerja. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sarman juga meminta pemerintah mengkaji kembali rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan dikenakan terhadap barang dan jasa yang selama ini tidak kena PPN.

"Kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya isu mengenai PPN kalau bisa juga itu perlu dipertimbangkan, jangan juga diterapkan karena itu juga nanti akan mempengaruhi daya beli masyarakat kita," tambahnya.

(toy/eds)