Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah hampir memutuskan opsi yang akan dipilih untuk menyelamatkan perusahaan. Namun opsi tersebut punya risiko tinggi, yakni pailit.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan perusahaan cenderung memilih opsi restrukturisasi yang tertera dalam opsi kedua. Opsi tersebut adalah melakukan restrukturisasi utang Garuda yang sudah jatuh tempo sekitar Rp 70 triliun dari total utang Rp 140 triliun dengan cara mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
"PKPU itu bukan kebangkrutan, itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang, bukan pailit," tuturnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (21/6/2021).
Namun, Irfan mengakui, dalam skema PKPU ada risiko pailit atau bangkrut. Sebab dalam aturan PKPU jika dalam 270 hari tidak ada kesepakatan dan penyelesaian dari debitur dan kreditur maka perusahaan otomatis pailit.
"Artinya ada risiko selalu untuk jadi pailit ketika masuk PKPU," tambahnya.
Nah untuk menghindari risiko pailit tersebut, Garuda Indonesia sudah menyiapkan dua jurus. Namun kedua jurus itu harus benar-benar dipersiapkan karena akan ada hal-hal yang bisa mengacaukan strategi tersebut.
Pertama, Garuda Indonesia harus membuat rencana yang solid untuk memastikan perusahaan tetap bertahan dalam waktu panjang. Rencana tersebut harus bisa meyakini kreditur dan disepakati juga oleh mereka.
"Karena kreditur itu mesti punya keyakinan kalau dia mengorbankan tagihan dia, dia mesti tahu bahwa Garuda akan sustain for longer time," tambahnya.
Garuda Indonesia harus menyiapkan proposal restrukturisasi. Cek halaman berikutnya.
