Di sisi lain, Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B. Hirawan mengatakan, kontribusi pertumbuhan ekonomi paling banyak dihasilkan dari tingkat konsumsi rumah tangga. Jika lockdown diberlakukan, maka ada kemungkinan pada kuartal III-2021 ekonomi akan kembali minus dan Indonesia akan kehilangan momentum pemulihan ekonomi.
"Kalo ada lockdown proses pemulihan ekonomi akan terhenti dan momentumnya akan hilang. Karena harusnya triwulan kedua kita sudah positif, karena kemarin kan baru minus 0,74 persen di triwulan pertama, dampak lockdown itu akan sebulan dua bulan ke depan, ya nanti triwulan ketiga kita takut kembali minus, seperti rollercoaster menurut saya, dan itu berbahaya dari sisi stabilitas pertumbuhan ekonomi," kata Fajar kepada detikcom.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, ekonom menilai Indonesia harus melakukan lockdown sekarang juga. Mengapa?
Kembali ke Bhima, dia mengatakan lockdown mesti dilakukan meski berdampak ngeri ke ekonomi Indonesia. Menurutnya sekali lockdown dilakukan secara efektif dan teratur ekonomi Indonesia akan tumbuh solid.
Sejauh ini tanpa lockdown memang ekonomi meningkat, ditandai dengan kepercayaan konsumen yang pulih. Namun, bukan tidak mungkin kepercayaan konsumen untuk belanja kembali anjlok bila melihat lonjakan kasus COVID-19 akhir-akhir ini.
"Sekali lockdown efektif maka ekonomi akan tumbuh solid, tidak semu seperti sekarang. Seakan tingkat kepercayaan konsumen naik, tapi setelah ledakan kasus COVID-19 berisiko turun lagi. Kita jangan sampai mengulang lagi di titik nol," ungkap Bhima.
Ekonomi jelas akan terkontraksi bila lockdown diberlakukan. Bhima menjelaskan bila mengambil pengalaman dari China, kontraksi ekonomi hanya berjalan sebentar, usai lockdown ekonomi bergairah kembali.
Dia menjabarkan, di negeri tirai bambu, saat lockdown dilakukan awal tahun lalu, ekonomi China di kuartal I-2020 anjlok dan minus 6,8%. Namun, kuartal berikutnya ekonominya melesat dan tumbuh positif ke 3,2%.
"Kita tidak boleh ragu menyelamatkan kesehatan sebagai prioritas karena yang diuntungkan adalah ekonomi juga," kata Bhima.
Menurutnya, dari sisi anggaran pemerintah mampu menutup 'kerugian' yang terjadi karena lockdown. Apalagi, defisit anggaran sudah diperlebar demi menangani COVID-19. Yang perlu dilakukan adalah memfokuskan semua ke belanja kesehatan dan perlindungan sosial.
"Pemerintah setop dulu semua belanja infrastruktur, perlu ada realokasi ekstrim selama masa lockdown. Belanja-belanja yang sifatnya tidak urgen seperti belanja perjalanan dinas work from Bali itu batalkan segera," kata Bhima.
(hal/eds)