Demi Selamatkan Garuda, Direksi Diminta Lebih Berani Negosiasi

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 22 Jun 2021 18:39 WIB
Infografis Perjalanan Laporan Keuangan Garuda
Foto: Tim Infografis: Mindra Purnomo
Jakarta -

Penyelematan maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terus dilakukan hingga saat ini. DPR meminta agar Garuda Indonesia jangan sampai dilikuidasi akibat beban utang yang terlalu tinggi.

Wakil Ketua Komisi VII Mohamad Hekal meminta agar direksi lebih berani bernegosiasi dengan para kreditor dan lessor sehingga keuangan Garuda bisa diselamatkan. Apalagi, menurut Hekal, perjanjian-perjanjian yang mengikat tersebut dinilai tidak menguntungkan maskapai pada masa pandemi.

"Toh semua airlines melakukan renegosiasi kontrak dengan para kreditor dan lessor," katanya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Garuda Indonesia, Senin (21/6/2021).

Hekal menuturkan, langkah-langkah penyelamatan Garuda harus diambil saat ini. Sehingga, saat kondisi ekonomi membaik maka Garuda bisa bangkit lagi.

"Ketika nanti pandemi usai, kita semua optimis pertumbuhan ekonomi akan rebound dan Garuda akan kembali terbang tinggi," katanya.

Terkait dengan skema pensiun dini pegawai Garuda, Komisi VI berjanji akan terus memantau agar tidak ada hak-hak pegawai yang tidak dipenuhi, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengatakan, sudah ada sebanyak 1.099 pegawai yang ikut program tersebut. Dia mengatakan, dari total pegawai Garuda Indonesia yang mengajukan pensiun dini itu yang merupakan pilot masih terbilang sedikit dan belum sesuai harapan.

"Sayangnya memang yang saya ingin sampaikan ada 1.099 dan memang dari jumlah yang masuk itu, kami memang melihat jumlah pilot yang mendaftar nampaknya belum terlalu banyak," tuturnya.

Irfan menjelaskan, pensiun dini yang dijalankan Garuda Indonesia untuk mencapai efisiensi demi menyelamatkan keuangan perusahaan. Dalam situasi terbatasnya operasional saat ini, perusahaan melihat perlu dilakukan penyesuaian jumlah karyawan dengan operasional maskapai.

"Jumlah karyawan ini harus sesuai dengan alat produksi, nah alat produksi ini bergerak. Hitunganya masih kita hitung," tuturnya.

(acd/dna)