Anies 'Dicolek' BPK soal Penanganan Banjir: Reaktif dan Belum Jelas

Anies dan jajarannya pun disebut belum optimal melakukan pemeliharaan sungai dan drainase di Jakarta. Selain itu, belum ada integrasi yang memadai dalam operasional jaringan drainase. Kemudian, upaya pengawasan dan evaluasi pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sungai, kanal, dan waduk belum optimal.

"Akibatnya, daya rusak air sebagai penyebab banjir dan genangan di DKI Jakarta menjadi tidak tertangani secara optimal," papar BPK.

BPK juga menemukan masih adanya pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai dan saluran dan belum memadainya perencanaan dan pengadaan tanah untuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu, pengelolaan waduk, situ, ataupun embung di bawah pimpinan Anies Baswedan sangat buruk.

BPK memberikan beberapa rekomendasi ke semua pemangku kepentingan di Jakarta. Khusus untuk Anies Baswedan sebagai gubernur, BPK meminta agar memerintahkan Kepala Bappeda untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Pemprov DKI dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk melakukan evaluasi serta peninjauan kapasitas sistem pengelolaan banjir.

Anies juga diminta BPK menyusun draf Pergub tentang Master Plan Pengendalian Banjir berdasarkan hasil evaluasi untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian banjir, yang ditindaklanjuti dengan menyusun roadmap atas kegiatan-kegiatan di dalam master plan.

Evaluasi yang dilakukan meliputi:
- Evaluasi kapasitas tampung saluran drainase utama, seperti Banjir Kanal Barat (BKB), Banjir Kanal Timur (BKT), Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, dan lain sebagainya
- Evaluasi saluran drainase lokal dan kawasan
- Evaluasi desain perluasan penampang sungai
- Evaluasi dan revitalisasi polder dan situ yang ada