Work From Bali Tuai Kritik, Pemerintah Diminta Kaji Hal Ini

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 24 Jun 2021 17:59 WIB
work from bali
Foto: Biznet
Jakarta -

Gagasan work from Bali menuai pro dan kontra. Kebijakan yang diusulkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tersebut dinilai perlu modifikasi.

Banyaknya kritik dari masyarakat yang negatif seperti rencana tersebut sepintas tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran di tengah keterbatasan penerimaan pemerintah.

Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Mohamad D. Revindo menyarankan agar pemerintah lebih baik menyampaikan kampanye WFB ini dengan dimodifikasi menjadi upaya yang lebih besar untuk mentransformasikan sektor pariwisata nasional.

Alasannya, kata Revindo, agar mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru remote work atau Work from Remote (WFR), yang bisa menjadi peluang pengembangan pariwisata pada masa depan.

"Tentu saja, upaya transformasi ini tidak terbatas pada Bali tetapi dapat dimulai dari Bali mengingat Bali adalah daerah wisata yang paling parah terkena dampak pandemi, dan mungkin Bali pulalah yang paling siap beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan WFR karena sebelum pandemi telah muncul fenomena pengembara digital (digital nomad) nasional dan internasional di Bali meskipun jumlahnya belum terlalu banyak," tutur Revindo, Kamis (24/6/2021).

Revindo mengatakan transformasi yang harusnya dilakukan pemerintah, dengan memperkuat akses internet yang stabil di lokasi wisata. Menurutnya hal ini mutlak diperlukan sebagai sarana dasar bagi wisatawan untuk komunikasi dan kualitas kerja jarak jauhnya.

Kedua, pemerintah harus menerapkan standar dan protokol kesehatan di lokasi wisata dan harus tetap perlu dipertahankan selama dan pasca pandemi. Standar kesehatan memang akan menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha pariwisata (untuk alat kebersihan dan penjagaan jarak), namun kata Revindo, akan sekaligus menyaring wisatawan dengan kualitas belanja yang lebih tinggi.

Ketiga, menurut Revindo, diperlukan tambahan tempat-tempat penjualan suku cadang dan layanan purna jual komputer dan gawai yang tersebar dan lengkap, termasuk juga penjualan alat tulis kantor. Beberapa jenis peralatan dan service yang paling umum dan dasar bahkan harus sudah bisa ditangani secara in-house, misalnya universal travel adapter dan earphone.

(fdl/fdl)