Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengatakan, harus ada perbaikan dalam pola pengajuan hingga penyaluran sehingga tidak menghabiskan waktu yang lama.
"Pola pelaporan, verifikasi dan pembayaran harus dibuat lebih simpel dan cepat. Pembayaran langsung dari bendahara negara ke rekening nakes dengan pola yang lebih ringkas," kata Melki.
Kemudian verifikasi BPJS pun perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Dia pun menegaskan, harus ada sanksi bagi orang yang memperlambat proses pengajuan insentif nakes dan dokter.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus ada sanksi bagi pihak yang tidak melaporkan data sesuai fakta lapangan atau yang memperlama proses verifikasi dan pembayaran," tutur Melki.
(hns/hns)