Realisasi Dana PEN Baru 34%, Cair Rp 237 Triliun

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 30 Jun 2021 15:28 WIB
Pengembalian Uang Korupsi Samadikun

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana (tengah) menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (ketiga kanan) uang ganti rugi korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Samadikun Hartono di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Samadikun Hartono terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 169 miliar secara dicicil. Grandyos Zafna/detikcom

-. Petugas merapihkan tumpukan uang milik terpidana kasus korupsi BLBI Samadikun di Plaza Bank Mandiri.
Foto: grandyos zafna
Jakarta -

Anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021 baru terealisasi Rp 237,54 triliun atau sekitar 34% dari pagu sebesar Rp 699,43 triliun. Realisasi tersebut terhitung hingga 25 Juni 2021.

Itu terdiri dari 5 klaster, yakni klaster kesehatan Rp 45,4 triliun atau 26,3%, klaster perlindungan sosial Rp 65,36 triliun atau 44%, lalu dukungan UMKM dan koperasi Rp 50,93 triliun atau 26,3%.

"Program prioritas itu realisasinya Rp 39,79 triliun atau 31,1%, kemudian insentif usaha realisasinya Rp 36 triliun atau 63,5%," kata Staf Ahli Menteri Keuangan ( Menkeu) Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam dialog virtual KPCPEN, Rabu (30/6/2021).

Dia menyampaikan bahwa pencapaian realisasi PEN sudah cukup signifikan, namun masih harus terus dorong agar penyalurannya lebih cepat.

"Kita terus melakukan percepatan agar bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi daya beli masyarakat dan juga untuk mendukung perekonomian," sebutnya.

Diharapkan pada semester kedua 2021 ini pencairannya dana pemulihan ekonomi nasional bisa lebih baik demi mengejar target Rp 699,43 triliun.

"Kalau kita lihat kita tetap concern di kesehatan, perlindungan sosial, dan juga tadi dukungan terhadap UMKM dan koperasi, termasuk insentif usaha ada di sana," tambah Kunta.

(toy/zlf)