Jakarta -
Pandemi virus Corona (COVID-19) yang makin gawat membuat pemerintah memperketat PPKM Mikro. Situasi tersebut berpotensi menghambat penyaluran BLT UMKM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp 1,2 juta kepada 3 juta penerima.
Dijelaskan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya, hal di atas dapat mempengaruhi proses pendataan calon penerima di dinas yang membidangi koperasi dan UKM di tingkat kabupaten/kota, kemudian proses pencairan oleh perbankan.
"Tentu saja kita tidak bisa memungkiri bahwa pembatasan PPKM ini intinya memang menjaga jarak, mengurangi kerumunan, pada dasarnya yang tentu saja berpotensi dalam kelancaran penyaluran bantuan baik proses pendataan dan juga proses pencairannya," kata dia dalam dialog virtual KPCPEN, kemarin Rabu (30/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berkaca dari pengalaman, melonjaknya kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah terutama di beberapa kota seperti Kudus, Semarang, Demak, Jepara dan lain sebagainya membuat penyaluran BLT UMKM tersendat.
"Itu kita langsung berkoordinasi dengan dinas setempat dan di-hold (tahan) dulu seminggu, kemudian juga perbankan melakukan perubahan aturan tadinya misalkan 1 bank itu sehari (kapasitas) 200 atau 150 sekarang cukup 50 saja," sebutnya.
"Memang agak ter-delay (tertunda) dari sisi waktu, tapi memang kita lebih mengutamakan kesehatan ataupun keselamatan dari ancaman COVID," sambung Eddy.
Lantas sudah sampai mana progres rencana penyaluran BLT UMKM? Baca di halaman selanjutnya.
Eddy menjelaskan sejak bulan lalu kementerian sudah mulai meminta dinas di daerah untuk menyetor data calon penerima BLT UMKM. Saat ini sudah diperoleh data 2,5 juta dari 3 juta yang ditargetkan.
"Kalau nanti setelah kita cleansing datanya, padu padankan, paling tidak dapat 1 juta, kita tinggal sampai September nanti 2 juta, dan mudah-mudahan ini bisa kita atur jaraknya total data masuk dan penyalurannya masih bisa manageable (diatur)," lanjutnya.
Jadi, dijelaskannya, pihaknya sudah secara paralel menyiapkan BLT UMKM bagi 3 juta penerima sejak kuartal II. Dengan demikian, di kuartal III ini tidak terlalu besar hambatannya.
"Nah memang nanti ke depan yang tambahan 2 juta lagi kita berharap dengan pelaksanaan PPKM ini bisa mengurangi dampak COVID sehingga proses penyaluran dana BPUM bisa sesuai dengan harapan kita," tambah Eddy.
Pada kesempatan sebelumnya, dia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan sudah menyetujui anggaran tambahan untuk 3 juta penerima. Saat ini sudah diproses dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Anggaran sudah disetujui dan dalam proses DIPA," kata dia melalui pesan singkat kepada detikcom.
Pihaknya sudah meminta data calon penerima BLT UMKM untuk tahap 2 kepada dinas yang membidangi koperasi dan UKM di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya dinas kabupaten/kota menyampaikannya ke dinas di tingkat provinsi untuk diteruskan ke Kemenkop dan UKM.
"Kita sudah sebar edaran bulan lalu, minta data dari dinas masuk paling telat 28 Juni. Ini untuk gelombang 1. Nanti diteruskan sampai dengan September disalurkan," paparnya.
.webp)
