Lengkap! Rincian Skema PPN Rancangan Pemerintah

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 01 Jul 2021 13:41 WIB
Infografis daftar bahan pangan bakal kena pajak
Foto: Infografis detikcom/Denny
Jakarta -

Pemerintah akan mengubah aturan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Sejauh ini ada beberapa skema yang diusulkan, di mana kisaran tarifnya antara 5% sampai 25%.

Pertama ada tarif umum, di mana saat ini 10% dan akan dinaikkan menjadi 12%. Kementerian Keuangan menyatakan tarif tersebut relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara OECD sebesar 19% dan negara-negara BRICS sebesar 17%.

"Jadi ini kira-kira skema yang ditawarkan oleh RUU ini, ada tarif umum 12%," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam webinar, Kamis (1/7/2021).

Kemudian ada tarif lebih rendah yaitu 5% dan 7% untuk barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak. Barang kebutuhan pangan dasar rumah tangga yang merupakan konsumsi paling besar masyarakat, dijaga agar harganya tetap terjangkau sehingga dikenai tarif 5%. Kemudian jasa tertentu, misalnya pendidikan dan angkutan penumpang dikenai tarif 7% untuk menjaga agar tetap berkualitas dan terjangkau.

Selanjutnya adalah tarif tertinggi antara 15% sampai 25% untuk barang yang tergolong mewah atau sangat mewah. Tujuannya untuk memberikan keadilan dan biasanya dikonsumsi oleh orang kaya, contohnya adalah rumah dan apartemen mewah, pesawat terbang dan yacht, serta barang mewah lainnya seperti tas, sepatu, arloji, dan berlian.

Kemudian ada tarif final sebesar 1% yang berlaku bagi pengusaha tertentu atau kegiatan tertentu, yakni perusahaan kena pajak (PKP) dengan peredaran usaha tertentu, misalnya PKP dengan peredaran usaha maksimal Rp 1,8 miliar. Lalu PKP dengan kegiatan usaha tertentu, misalnya pengusaha produk pertanian.

"Serta PPN tidak dipungut untuk barang jasa strategis," tambah Yustinus.

Tonton juga Video: Menkeu: Kebutuhan Pokok, Jasa Pendidikan-Kesehatan dikenai PPN Rendah

[Gambas:Video 20detik]



(toy/fdl)