Pemerintah terus mengejar pelunasan utang anak usaha Lapindo Brantas Inc (LBI), yaitu PT Lapindo Minarak Jaya (LMJ). Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban memastikan negara tak akan berhenti menagih utang perusahaan tersebut.
Bagaimana update proses pengejaran utang tersebut?
"Saat ini kita sudah kembali memberikan tanggapan kepada pihak Lapindo. Sebagaimana diketahui ini adalah isunya jumlah kewajiban," jelas dia secara virtual, Jumat (2/7/2021).
Berdasarkan catatan detikcom, 5 Desember 2020, anak usaha Lapindo Brantas Inc itu baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar Rp 5 miliar dari total Rp 773,382 miliar. Padahal utang Lapindo kepada pemerintah sudah jatuh tempo sejak 10 Juli 2019.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah terus menagih sesuai perjanjian yang berlaku.
"Sampai dengan saat ini belum terdapat pembayaran dari pihak LBI/PT LMJ. Pemerintah akan terus melakukan penagihan kepada LBI/PT LMJ sesuai perjanjian yang disepakati," kata Prastowo saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (18/5/2021).
Prastowo optimistis pihak Lapindo Brantas Inc maupun Lapindo Minarak Jaya akan membayar semua kewajibannya kepada negara.
"Pemerintah tetap percaya pihak LBI/PT LMJ akan kooperatif dan bersedia menunaikan kewajiban sesuai ketentuan," ujarnya.
Bagaimana asal mula utang tersebut muncul? Langsung klik halaman berikutnya.
