Lengkap! Ini 7 Bansos saat PPKM Darurat

Lengkap! Ini 7 Bansos saat PPKM Darurat

Danang Sugianto - detikFinance
Minggu, 04 Jul 2021 07:30 WIB
Ilustrasi THR
Foto: shutterstock
Jakarta -

Untuk meringankan beban masyarakat selama masa PPKM Darurat, pemerintah menyiapkan sederet bantuan sosial (bansos). Mulai dari bantuan uang tunai hingga potongan tagihan listrik siap digulirkan.

Menurut catatan detikcom, setidaknya ada 7 program bansos yang disiapkan. Berikut rinicannya:

1. Bansos Tunai
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran Rp 6,1 triliun untuk memperpanjang program bantuan sosial tunai (BST). Bansos tunai diperpanjang 2 bulan untuk periode Juli-Agustus.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bansos tunai menyasar 10 juta masyarakat tidak mampu atau keluarga miskin yang tidak menerima bantuan dalam program PKH dan kartu sembako.

"BST selama ini sudah diberikan untuk 9,6 juta KPM (keluarga penerima manfaat) dengan anggaran Rp 11,94 triliun, yaitu untuk penyaluran Januari hingga April, dan itu dilakukan setiap bulannya dengan indeks Rp 300.000 per kelompok penerima per bulan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/7/2021).

ADVERTISEMENT

2. Diskon Listrik
Pemerintah memutuskan kembali memperpanjang diskon tarif listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Bantuan yang semula akan berakhir Juli diperpanjang karena pemerintah memberlakukan PPKM Darurat.

"Nah, kami dengan adanya PPKM ini akan memperpanjang lagi diskon 50% untuk 450 VA, dan 900 VA dengan 25% sampai dengan kuartal ketiga. Jadi durasinya diperpanjang 3 bulan 6 bulan dan sekarang 9 bulan sampai dengan September," katanya.

Mereka yang akan menerima diskon listrik adalah 32,6 juta pelanggan yang merupakan pelanggan untuk 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Anggaran yang digelontorkan Rp 1,91 triliun.

3. BLT Dana Desa
Dana Desa akan diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 berupa BLT Dana Desa. Pemerintah akan mempercepat penyalurannya kepada 8 juta orang penerima. Nilai bantuannya Rp 300.000/bulan.

"BLT di sini diberikan kepada keluarga miskin atau yang tidak mampu atau rentan di desa dengan besaran Rp 300.000 per kelompok penerima per bulan, sehingga akan diperkirakan penerimanya 8 juta kelompok penerima, dengan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun," jelasnya.

4. PKH
Pemerintah mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) saat pemberlakuan PPKM Darurat. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, bantuan tersebut mulai disalurkan Juli ini.

"Dengan adanya PPKM Darurat mestinya kuartal ketiga ini kita akan mempercepat penyalurannya pada bulan Juli sehingga KPM (keluarga penerima manfaat) akan mendapatkan 3 bulan sekaligus di bulan Juli ini dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH," kata dia dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/7/2021).

Pemerintah berharap pada kuartal III bisa mencapai target penerima manfaat sebanyak 10 juta KPM, di mana masing-masing KPM menerima jumlah bantuan yang berbeda tergantung komposisi anggota keluarganya.

"Kalau keluarganya ada ibu hamil, anak usia dini maka dia mendapatkan Rp 3 juta, untuk yang memiliki anak SD maka dia dapat dukungan Rp 900 ribu, kalau anaknya sudah SMP dapat Rp 1,5 juta, untuk SMA Rp 2 juta, dan untuk yang memiliki anggota disabilitas atau lansia mereka mendapatkan Rp 2,4 juta," paparnya.

5. Kartu Sembako
Pemerintah akan mengoptimalkan program kartu sembako senilai Rp 200.000 di saat PPKM Darurat berlangsung. Anggaran Kartu Sembako sendiri sebesar Rp 42,37 triliun. Sementara sampai Juni baru terealisasi Rp 17,75 triliun dari target Rp 42,37 triliun itu untuk 18,8 juta KPM.

Sri Mulyani mengatakan sampai dengan Juni ini target 18,8 juta itu belum tercapai. Kementerian sosial masih terus memperbaiki datanya untuk bisa mendapatkan target sampai 18,8 juta.

"Jadi realisasinya selama ini masih di 15,9 juta, jadi masih ada ruang hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp 200.000 per bulan. Pembayaran selama ini diberikan secara bulanan," ujarnya.

6. BLT UMKM
Pemerintah akan menambah target penerima bantuan produktif untuk usaha kecil (BPUM) alias BLT UMKM. Sebanyak 3 juta UMKM berhak dapat bantuan Rp 1,2 juta selama PPKM Darurat.

"Seperti diketahui untuk BPUM ini bantuan produktif lokasinya adalah Rp 15,36 triliun, targetnya untuk 12,8 juta usaha mikro di mana mereka mendapatkan Rp 1,2 juta bantuan produktif cash," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani di kuartal I dan kuartal II BPUM ini baru terealisir 9,8 juta usaha kecil yang sudah menerima bantuan. Realisasinya Rp 11,76 triliun.

"Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya Rp 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat," paparnya.

7. Kartu Prakerja
Pemerintah akan terus menggulirkan program Kartu Prakerja hingga semester II atau akhir 2021. Kebijakan ini terus dilakukan untuk bisa menjaga tingkat ekonomi dalam negeri.

"Realisasinya sampai dengan 30 Juni ini 10 triliun sudah tercairkan untuk 2,8 juta peserta. Semester 2 dan berkaitan juga dengan PPKM darurat kita berharap akan bisa tersalurkan 10 triliun lagi untuk 2,8 juta peserta," kata Sri Mulyani.

Lewat program Kartu Prakerja, peserta menerima manfaat pelatihan yang nilainya Rp 1 juta, dan dia juga mendapatkan cash sebesar Rp 2,4 juta yaitu Rp 600 ribu per bulan untuk 4 bulan. Lalu insentif mengisi survei Rp 150 ribu untuk tiga kali survei. Jadi total manfaat setiap peserta Prakerja adalah Rp 3,55 juta.


Hide Ads