Cegah Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Bisa Lewat Marketplace

Tim Detikcom - detikFinance
Minggu, 04 Jul 2021 09:10 WIB
ecommerce
Foto: shutterstock
Jakarta -

Tren pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah melalui e-commerce terus naik. Pengadaan dan jasa melalui sistem online dinilai bisa mengurangi potensi korupsi dan pelanggaran.

Salah satu marketplace pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, Mbizmarket baru bekerja sama dengan pemerintah provinsi Gorontali untuk menjadi mitra Bela Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa (LKPP) , dalam memanfaatkan platform perdagangan elektronik (e-commerce) untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program yang diberi nama POTALI (singkatan dari; Pasar Online Gorontalo Lipu'u).

Pemanfaatan platform e-commerce ini merupakan upaya digitalisasi di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk memenuhi kebutuhan barang/ jasa pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Kami berharap dukungan kami dapat memberikan solusi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo. Mbizmarket juga siap membantu pertumbuhan UMKM di Gorontalo dengan membuka jaringan pasar dan akses menjadi penyedia bagi kebutuhan belanja barang/ jasa untuk menjangkau prospek pembeli yang lebih luas, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta secara nasional," ujar CEO PT Brilliant E-commerce Berjaya, pengelola mbizmarket.co.id Rizal Paramarta, dalam keterangan resminya, Minggu (4/7/2021).

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan, diberlakukannya Perpres 12/2021 penting untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang/jasa dan menurunkan permasalahan korupsi dalam tender pengadaan pemerintah. Juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran.Dia mengatakan tren pengadaan barang dan jasa lewat marketplace terus tumbuh. Hingga saat ini, Mbizmarket sudah bermitra dengan 9 pemerintah provinsi di tanah air sejak awal 2020. Yaitu Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Banten, dan kini provinsi Gorontalo.

"Diharapkan dengan diterapkan Perpres ini, kebocoran dan penyimpangan yang kerap terjadi dalam tender PBJ dapat dicegah atau setidaknya diminimalisasi. Dalam rangka mendorong UMKM dan koperasi untuk go digital serta melibatkan mereka pada pengadaan pemerintah, maka Pemerintah Gorontalo memanfaatkan mbizmarket.co.id yang merupakan mitra program Bela Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP RI untuk proses pengadaan barang/jasa langsung kebutuhan pemerintah," tambahnya.

(zlf/zlf)