Tolak Sembako Kena PPN, Faisal Basri: 143 Juta Penduduk RI Rentan Miskin

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 04 Jul 2021 17:05 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono

Yang dia khawatirkan, pembentukan mekanisme khusus itu tidak sesuai dengan prinsip awal yang digaungkan hari ini oleh Kemenkeu. Sejauh belum ada detail aturannya, menurut Faisal, wacana reformasi PPN ini belum bisa disetujui.

"Tapi hati-hati, hantunya ini ada di detail. The devil is in detail jangan kita kasih cek kosong," kata Faisal.

Di sisi lain, menurut Faisal, saat ini pemerintah justru sedang banyak mengobral insentif untuk pajak yang ditarik ke orang yang membutuhkan. Misalnya, saja diskon pajak penghasilan untuk beberapa perusahaan, kemudian ada banyak tax holiday juga yang disebar ke perusahaan dengan segala macam bentuknya.

Belum lagi saat ini kenyataannya pajak untuk orang kaya juga didiamkan dan tidak pernah dinaikkan. Dia menilai pemerintah saat ini bagaikan menaikkan pungutan ke orang miskin dan mengurangi pungutan dari orang kaya.

"Yang dipotong selama ini itu PPH Badan, yang Go Public diturunkan juga. kemudian obral tax holiday, pajak orang kaya super kaya didiamkan. Ini jadi korporasi diturunkan rakyat dinaikkan," ungkap Faisal Basri.

Bila ingin mereformasi perpajakan demi meningkatkan penerimaan pajak, Faisal Basri menyarankan beberapa hal kepada pemerintah. Pertama, menaikkan cukai rokok secara otomatis sebesar 10% dan menyederhanakan kelompok produsennya menjadi 4 kelompok saja.

Dia juga menyarankan menghapus ketentuan pajak final perusahaan konstruksi sebesar 0,48%. Pajak perusahaan konstruksi harusnya diperlakukan seperti sektor lainnya dengan membayar Pajak Penghasilan.

"Kontruksi ini nomor empat sumbangannya, jangan ambil yang cacing kremi, ambil yang dagingnya tebal lah," ungkap Faisal Basri.

Faisal juga meminta keringanan pajak dan tax holiday dengan berbagai jenisnya dikurangi. Khususnya keringan pajak untuk dunia pertambangan dan fasilitas pajak di Kawasan Ekonomi Eksklusif.

"Di sektor pertambangan ini sejak 2012 dan 2016 koefisien pembayaran pajaknya masih 1, sekarang 0,66. Ini bisa jadi karena smelter nikel fasilitasnya luar biasa, super surga," ungkap Faisal.

Kemudian, sektor keuangan tarif pajaknya harus dinaikkan. Dia menilai hal ini dilakukan agar investor jangan hanya main saham, namun juga mengucurkan uangnya ke sektor riil. Terakhir, dia meminta menaikkan pajak orang super kaya menjadi 40%.


(hal/dna)