Soal Tunggakan Insentif Nakes, Menkes: Kita Selesaikan Bulan Ini

Siti Fatimah - detikFinance
Senin, 05 Jul 2021 14:24 WIB
Sejumlah tenaga kesehatan mengenakan alat pelindung diri (APD) saat uji rapid test COVID-19 masal di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (4/6/2020). Kementerian Keuangan menyatakan hingga kini belum mengantongi data tenaga kesehatan (Nakes) dari pemerintah daerah yang menangani COVID-19, sehingga insentif untuk tenaga medis belum bisa dicairkan. ANTARA FOTO/FB Anggoro/nz
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/FB Anggoro
Jakarta -

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, tunggakan insentif tenaga kesehatan di tahun 2020 mengalami kendala dari sisi dokumentasi dan audit BPKP. Meski begitu, kendala tersebut diprediksi bisa diselesaikan bulan Juli.

"Insentif nakes ini sama ada tunggakan sejak Maret 2020 tunggakan Rp 1,48 triliun, kita sudah selesaikan sekitar Rp 1,3 triliun dan diharapkan semua bisa diselesaikan bulan ini," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (5/7/2021).

"Tunggakan yang sudah kita bayarkan saya konsentrasinya ke PIDI dokter insentif yang ada di puskesmas dan PPDS dokter-dokter residen yang ada di RS pemerintah. Sisanya sekian miliar lagi yang benar-benar sulit karena dokumentasi dan audit BPKP nya tapi saya lihat ini bisa selesai di bulan ini," sambungnya.

Dia menegaskan, anggaran yang ada di Kementerian Kesehatan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang berada di lingkup rumah sakit pemerintah pusat, RS TNI/Polri, RS BUMN dan RS Swasta.

"Yang perlu saya tekankan di sini, anggaran Kemenkes untuk yang tunggakan Rp 1,48 triliun yang sudah dibayar 90% dan insentif 2021 ini hanya berlaku untuk RS tersebut," sambungnya.

Berbeda dengan rumah sakit unit daerah (RSUD), di mana insentif nakes diberikan langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Pemerintah Daerah (Pemda). Pihaknya mencatat, insentif nakes daerah sudah dianggarkan Rp 8 triliun dan baru terealisasi Rp 629 miliar.

"Tunggakan paling besar Jabar Rp 121 miliar, Jatim Rp 67 miliar, Sulawesi Selatan Rp 66 miliar, Sumatera Utara Rp 63 miliar," ungkapnya.

Budi mengatakan, dari data tersebut harus didorong oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar Pemerintah Daerah segera melunasi insentif tenaga kesehatan.

"Data ini kami terus koordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri agar bisa dilunasi karena ini merupakan hak-hak nakes di masing-masing daerah dan kami minta bantuan anggota dewan," katanya.

(eds/eds)