.webp)
Inisiator LaporCovid-19, Irma Hidayana menyebut bahwa kematian-kematian tersebut semestinya bisa dicegah jika dari awal pemerintah melakukan pencegahan dan pengendalian penularan yang lebih kuat. Situasi saat ini merupakan hasil dari ketidakefektifan pencegahan dan pengendalian yang dilakukan selama ini.
Dia pun mendesak pemerintah untuk mengakui kondisi gawat darurat ini dan meminta maaf untuk menunjukkan empati kepada masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah perlu mengakui bahwa kondisi sudah gawat darurat dan meminta maaf serta menunjukkan empati. Perlu berhenti melakukan komunikasi yang mencitrakan bahwa kita sedang baik-baik saja yang justru mengakibatkan rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap masifnya penularan COVID-19," jelasnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelaskan korupsi memperparah pandemi, karena sebenarnya serapan anggaran COVID-19 dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan.
"Pemerintah sudah salah langkah dari awal, masih banyak serapan anggaran rendah untuk penanganan COVID-19, dan ironisnya, program infrastruktur yang tidak urgent tetap dilanjutkan. Semestinya realisasi anggaran difokuskan untuk pengendalian pandemi agar RS sudah ambruk." ujar Aktivis Antikorupsi ICW Lalola Ester.
Untuk itu ada sejumlah desakan untuk pemerintah untuk mengambil langkah luar biasa untuk menekan kasus pandemi COVID-19. Pertama, meminta maaf kepada publik atas situasi ini, dan memberikan solusi bantuan konkret terhadap keluarga yang berjuang mendapatkan perawatan Rumah Sakit/ICU/dan layanan medis lainnya.
Kedua, melakukan pembatasan yang lebih ketat dari PPKM Mikro, yaitu dengan menekan kelonggaran pekerja sektor esensial untuk mengurangi laju pergerakan dan transmisi virus di tingkat komunitas. Ketiga, pemerintah harus melakukan pembaruan data secara realtime, yang bukan hanya menuliskan angka statistik, tapi harus merefleksikan kondisi yang sesungguhnya.
Keempat, meningkatkan semua upaya surveilans, termasuk meningkatkan tes secara masif dan signifikan serta mempermudah testing dan cakupan vaksinasi.
Kelima, menyudahi komunikasi yang mencitrakan baiknya situasi dan beralih ke komunikasi risiko yang berempati, akuntabel dan merefleksikan kegawatdaruratan di masyarakat dan faskes sesungguhnya di lapangan, sehingga menumbuhkan kewaspadaan bagi masyarakat untuk taat menjalankan prokes.
(eds/eds)
