BUMN 'Dhuafa' Induk Holding Pariwisata Ganti Nama, Jadi Apa?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 08 Jul 2021 15:37 WIB
Logo baru Kementerian BUMN/Screenshot video
Foto: Logo baru Kementerian BUMN/Screenshot video
Jakarta -

Pemerintah akan menjadikan PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk holding pariwisata dan pendukung. Dalam pembentukan holding, nama Survai Udara Penas akan diganti.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Survai Udara Penas diganti menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). BUMN ini akan diperkenalkan pada akhir bulan ini.

"Kita telah mendapatkan PP untuk perubahan fungsi Penas yang baru keluar, dan saat ini sedang dalam proses untuk meng-inbreng 5 perusahaan ke dalam Penas. Penas sudah melakukan perubahan nama, diharapkan ini kita akan melakukan launching di akhir Juli ini mengenai fungsi baru dari Penas ini, termasuk kita lanjutkan dengan inbreng saham-saham perusahaan di bawahnya," paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI, Kamis (8/7/2021).

Survai Penas sendiri selama ini dicap sebagai perusahaan yang sakit alias 'dhuafa'. Hal ini tak lain karena menyangkut kinerja.

Dalam paparannya, pembentukan holding ini akan dilakukan melalui tiga tahap penataan dan pengembangan portofolio sub kluster. Tahap pertama pada PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Pesero), PT Sarinah (Persero), dan PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero). Langkah tersebut ditargetkan pada kuartal II 2021.

Tahap kedua pada ITDC dengan target kuartal IV. Proses inbreng akan dilakukan pasca PMN 2021 kepada ITDC. Tahap kedua ditargetkan pada kuartal IV 2021. Lalu, tahap ketiga mencakup PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Langkah ini menunggu restrukturisasi selesai.

PT Aviasi Pariwisata sendiri diusulkan untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 9,318 triliun tahun depan. Dari total Rp 9,318 triliun tersebut, sebanyak Rp 3,5 triliun di antaranya untuk penguatan modal dan pengembangan infrastruktur airlines.

"Cukup besar kebutuhan permodalan ini yang kita butuhkan. Ini di tengah yang Rp 3,5 triliun ini terkait dengan permasalahan Garuda di mana kita dengan Kementerian Keuangan saat ini ingin ada satu standby facility yang nantinya digunakan untuk proses restrukturisasi dari pada Garuda, yang kita sendiri sedang merancang apakah nanti melalui pengambilan Citilink atau kah nantinya menggunakan ini untuk cashflow Garuda ke depan apabila Garuda berhasil direstrukturisasi," paparnya.

Lihat juga video 'Akhir Tahun Ini, RI Akan Punya Merger BUMN Pengelola Pelabuhan':

[Gambas:Video 20detik]



(acd/eds)