Jumlah Penumpang KRL Turun saat PPKM Darurat, Tapi Masih Kecil Banget

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 09 Jul 2021 13:47 WIB
Penumpang turun dari gerbong KRL Commuter Line di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli mendatang, salah satunya membatasi penumpang transportasi umum maksimal 70 persen dari kapasitas serta pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda trasnportasi jarak jauh lainnya. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat penurunan jumlah penumpang untuk KRL Jabodetabek sebanyak 28% saat penerapan PPKM darurat. Meski turun, persentase tersebut belum sesuai yang diinginkan pemerintah yakni minimal 30% hingga 50%.

"KRL Jabodetabek volume harian sampai kemarin memang menurun. Namun masih sampai ke 28%, dari 25% sampai terakhir kemarin menurun hanya 28% masih belum memenuhi target yang disampaikan," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri dalam konferensi pers, Jumat (9/7/2021).

Menurutnya, jumlah penumpang KRL Jabodetabek masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Maka itu, syarat perjalanan diperketat salah satunya dengan menggunakan surat tanda registrasi pekerja (STRP) atau surat keterangan pemerintah daerah. Pengetatan tersebut mulai diterapkan pada 12 Juli mendatang.

"Untuk KRL Jabodetabek ini memang masih merupakan PR kita sehingga kita perlukan aturan tambahan, dengan menambah persyaratan untuk perjalanan sesuai dengan yang diatur dalam PPKM," ujarnya.

Sementara, untuk jumlah penumpang kereta antar kota mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni mencapai 71%. Hal ini seiring dengan pembatalan yang dilakukan calon penumpang.

Kereta lokal perkotaan untuk Bandung Raya dan Surabaya juga demikian. Penumpangnya turun sampai 70%. Lalu, untuk KRL Yogyakarta dan Solo penurunannya mencapai 50%.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan, berdasarkan arahan koordinator PPKM darurat yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diperlukan tingkat penurunan mobilitas masyarakat minimal 30 sampai 50% untuk menekan angka kasus harian.

"Artinya harus memerlukan upaya lebih agar ke depannya jumlah pergerakan masyarakat bisa menurun lagi," ujarnya.

(acd/eds)