Catat! Pekerja Punya Komorbid hingga Ibu Hamil Harus Diizinkan WFH

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dalam kesempatannya menyatakan mendukung seluruh program pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Menurutnya fokus dalam penanganan kesehatan sangatlah penting.

"Kami percaya sekali bahwa untuk memulihkan ekonomi, kita harus membangkitkan kesehatan terlebih dahulu," sebutnya.

Namun, dia meminta pemerintah agar izin operasional industri padat karya tetap dipertahankan. Tentunya tidak lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kabid Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Harijanto setuju atas permintaan Arsjad agar pemerintah mempertahankan industri padat karya. Hal itu didasarkan atas dua alasan.

Pertama, Apindo tidak mempersoalkan jika terjadi pengurangan 50% pada staf produksi/pabrik dan 10% untuk staf office atau pelayanan administrasi perkantoran sebagaimana instruksi yang dikeluarkan Mendagri Nomor 18 Tahun 2021.

Dia menekankan hal tersebut untuk mencegah kebingungan pelaku usaha yang berada di lapangan karena munculnya tafsir atas instruksi tersebut bahwa yang dimaksud 50% itu produksinya, bukan staf produksinya.

"Karena kalau produksinya yang berkurang 50%, kalau berkurang sampai segitu, maka tidak berjalan sama sekali, semua pabrik bisa gulung tikar karena industri garmen, industri sepatu yang padat karya itu prosesnya ban berjalan. Jadi tidak mungkin (produksi dikurangi sampai 50 persen), dan itu sudah diketahui oleh pemerintah," jelas Harijanto.

Kedua, karena ekspor padat karya masih diizinkan sejak awal, maka para industri berbasis ekspor sudah membuat komitmen pengiriman kepada pihak pembeli di luar negeri yang keadaannya sudah normal, seperti Amerika, China, dan Eropa.

"Jadi delivery itu harus tetap berjalan," tutupnya.