Jokowi Diminta Lakukan Lockdown, Dananya dari Mana?

Trio Hamdani - detikFinance
Sabtu, 10 Jul 2021 08:00 WIB
Beberapa ruas jalan di Ibu Kota yang terdampak pembatasan mobilitas tampak sepi kosong melompong. Beginilah potret Jakarta yang tertidur lebih awal.
Ilustrasi/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Indonesia dinilai sudah salah sejak awal dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19). Menurut Ekonom senior Fadhil Hasan, seharusnya diterapkan Undang-undang Karantina Wilayah alias pemberlakuan lockdown.

Kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan karantina wilayah menurutnya bisa menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau SILPA yang cukup besar.

"Indonesia sudah dari awal salah, harusnya menerapkan UU karantina wilayah bukan menerapkan istilah-istilah baru seperti PSBB, PPKM Darurat yang tidak ada dasar hukum formalnya sedangkan konsekuensi pendanaan dari UU karantina bisa menggunakan SILPA yang jumlahnya Rp 385 triliun di 2020, Jakarta membutuhkan Rp 7 triliun per bulan" katanya dalam diskusi virtual Narasi Institute bertopik Quo Vadis Tata Kelola Penanganan COVID19, Jumat (9/7/2021).

Dia mengingatkan agar pemerintah memberlakukan lockdown, di mana di dalamnya memberikan jaminan pangan kepada masyarakat agar mobilitas penduduk dapat dihentikan.

"Masalah keuangan bisa diselesaikan dengan penggunaan SILPA dalam pemberlakuan UU Karantina Wilayah," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Managing Director PEPS, Anthony Budiawan menjelaskan bahwa penyediaan pangan untuk karantina wilayah harus ditangani pemerintah, dan pemerintah memiliki dana SILPA untuk membiayai pemenuhan kebutuhan tersebut.

"Ada anggaran negara SILPA tetapi tidak dibelanjakan untuk penanganan COVID-19, sebaiknya gunakan dana tersebut untuk pemberlakuan UU karantina wilayah selama 1 bulan, dengan begitu COVID-19 bisa ditekan dan krisis tidak berkelanjutan," jelasnya.

Dia berpendapat keberhasilan pengendalian pandemi menentukan pemulihan ekonomi sehingga menahan mobilitas penduduk dengan jaminan pangan mutlak diperlukan. Dirinya berharap pemerintah jangan lepas tangan dari tanggung jawab pada masyarakat.

"Ekonomi tidak akan bisa terkejar kalau pandemi tidak dapat dikendalikan. Tanpa kompensasi kebutuhan hidup masyarakat bantuan tunai akan terjadi pembangkangan masyarakat. Ini seolah ingin menghindari karantina wilayah di mana negara mesti bertanggung jawab pada masyarakat," ujar Anthony.

Lihat juga Video: Ganjar Minta Seluruh RT Zona Merah Lockdown!

[Gambas:Video 20detik]