.webp)
Wacana Tax Amnesty kembali mencuat ke permukaan tahun ini. Padahal, normalnya program pengampunan pajak ini dilakukan sekali dalam jangka waktu yang lama, di mana program ini terakhir kali dijalankan pada medio 2016-2017 lalu.
Ekonom Senior Indef Faisal Basri mengungkapkan ada 'orang kuat' di balik wacana ini. Beberapa pihak dinilainya mendorong Tax Amnesty jilid II dilangsungkan. Secara blak-blakan, Faisal Basri mengatakan, Menko Perekonomian dan pengusaha dari Kadin Indonesia jadi pihak yang ingin program pengampunan pajak ini digulirkan kembali.
Dia menyatakan, sejak Tax Amnesty pertama berjalan di medio 2016-2017 yang lalu ada beberapa 'orang kaya' yang cuek dan tidak ikut mendaftar. Setelah program itu selesai, orang-orang ini baru sadar bila di kemudian hari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan bisa mengejar harta mereka lagi yang tidak dilaporkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan Tax Amnesty 2016-2017 itu sudah selesai, nah si kaya ini ada yang cuek dengan Tax Amnesty, dia nggak ikut. Sekarang baru sadar bisa diburu buru sama Dirjen Pajak karena dendanya 300% kan, Bisa miskin mereka. Bisa tinggal 10% kekayaan mereka itu nyisa," ungkap Faisal Basri dalam diskusi Indef secara virtual, dikutip Minggu (10/7/2021).
Faisal mengatakan, orang-orang itu lah yang mendorong adanya Tax Amnesty jilid II. Secara pribadi, Faisal menolak wacana tersebut. Menurutnya, pemerintah harus lebih berani menerapkan hukum tanpa pandang bulu.
Selama ini, kata dia, usulan Tax Amnesty jilid II tak pernah diusulkan dari kubu Kementerian Keuangan. Bahkan, sejauh pemantauannya, isu tersebut juga tak pernah masuk dalam RUU Reformasi Perpajakan.
Seperti diketahui, Airlangga Hartanto saat ini menduduki kursi Menko Perekonomian yang juga merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga disebut menjadi 'orang kuat' yang menggiring usulan Tax Amnesty masuk dalam RUU reformasi perpajakan.
"Saya sih respect dalam konteks ini, kalau Tax Amnesty itu bukan dari Kemenkeu, tidak ada dari draf RUU KUP Kemenkeu. Tapi ini diminta dimasukkan oleh yang namanya Airlangga Hartarto. Dia yang merupakan Ketua Umum Golkar selain itu menjadi Menko Perekonomian," papar Faisal Basri.
Lihat Video: Ekonom soal Tax Amnesty Jilid II: Banyak Mudaratnya
Faisal mengatakan, Airlangga juga didukung para pengusaha dari Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia. "Rencana ini didorong juga oleh Kadin Indonesia. Jadi masih ada perusahaan dan pengusaha bandel yang merasa di-backup," katanya.
Mereka yang jadi 'orang kuat' di balik Tax Amnesty jilid II ini, menurut Faisal Basri sedang kejar tayang agar program itu dilakukan kembali. Karena bisa saja, bila kepemimpinan berganti setelah Pemilu 2024 perjuangan Tax Amnesty akan makin sulit.
"Nanti kalau tidak ada lagi mereka dukung Jokowi, dan Jokowi habis masa jabatannya mereka diburu lagi nih. Makanya mereka perjuangkan Tax Amnesty jilid II," ungkap Faisal.
Lebih jauh Faisal juga menyebutkan, para pihak di balik Tax Amnesty jilid II juga kemungkinan disebut menjadi pencetus gagasan presiden tiga periode yang sedang hangat diperbincangkan. Hal itu dilakukan untuk mengamankan posisi pemerintah saat ini.
"Atau bisa juga mereka memperjuangkan agar pak Jokowi jadi Presiden lagi, agar mereka aman lagi. Makanya muncul lagi lah gagasan 3 periode itu, semua oligarki itu semua, yang pajaknya nilep," ungkapnya.
Sejak wacana program Tax Amnesty kembali bergulir Mei lalu, tiba-tiba dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah, hal itu membuat Faisal curiga. Menurutnya, ada 'orang kuat' di balik rencana itu.
"Ini karena pemerintah takut memburu pembayar pajak yang nakal. Jadi kan harusnya pemerintah menegakkan aturan, memburu pembayar pajak yang tidak benar dan tidak ikut tax amnesty, kenakan denda 100- 200%," ujarnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Kamis (27/5/2021).
"Tapi sangat boleh jadi orang-orang itu orang-orang kuat. Nah oleh karena itu diberikan jalan," tegasnya.
Faisal menuding orang-orang tersebut berada dalam lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo (Jokowi), bisa jadi politikus maupun pengusaha, sehingga sulit bagi petugas pajak untuk mengejar hak dari negara. "Orang kuat itu ada di dalam pusaran terdalam politik. mereka dekat dengan inti kekuasaan, dan mereka punya pengaruh politik yang besar," terang Faisal.
