PPKM Darurat sudah berlangsung selama sepekan di daerah Jawa-Bali. Meski begitu, kasus COVID-19 tetap mengalami peningkatan. Tercatat per Jumat (9/7) kemarin kasus baru RI menembus hingga 38.124 kasus
Pengusaha dan ekonom ternyata mempunyai pandangan yang berbeda mengenai ulasan sepekan PPKM Darurat Jawa-Bali. Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, PPKM Darurat di pekan pertama tak memberikan dampak yang signifikan.
"Minggu pertama ini dapat dikatakan tujuan PPKM untuk memutus mata rantai penularan tidak tercapai bahkan mungkin kerumunan dan kemacetan penutupan jalan menimbulkan klaster baru," kata Anthony saat dihubungi detikcom, Sabtu (10/7/2021).
Dia berpendapat, tujuan PPKM sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 akan sulit tercapai. "Sebaiknya menerapkan karantina wilayah (lockdown) secepatnya," tuturnya.
Anthony juga mengatakan, di awal penerapan PPKM Darurat sempat terjadi keributan dan kerumunan. Menurutnya, hal itu terjadi disebabkan salah satunya karena ketidakjelasan peraturan maupun minim sosialisasi.
Di sisi lain, pelanggaran dari masyarakat pun beberapa kali terjadi. Dia mengatakan, umumnya semua sektor perekonomian terkena dampak negatif kecuali untuk sektor terkait farmasi, alat kesehatan dan penunjang sektor kesehatan lainnya.
"Selama pandemi masih meningkat, ekonomi akan turun lagi, bisa masuk resesi lagi karena masyarakat kelompok menengah atas menahan belanja," ujarnya.
(zlf/zlf)