Ada Skenario PPKM Darurat 6 Minggu, Buruh Minta Ampun Tidak di-PHK

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 13 Jul 2021 15:54 WIB
Kini pengguna KRL wajib membawa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP). Di Stasiun Bekasi, syarat itu telah diberlakukan.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pemerintah membuat skenario Aturan PPKM Darurat berlaku 4 sampai 6 minggu. Menanggapi hal itu, buruh meminta pemerintah untuk melindungi buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Karena tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM darurat ini perusahaan melakukan PHK terhadap buruh. Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program pengurangan karyawan," Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqba, dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).

Di samping adanya ancaman PHK lagi, buruh juga meminta pemerintah untuk melindungi hak buruh yang sudah dirumahkan. Karena ancamannya upah juga akan dipotong oleh perusahaan. Bagi perusahaan yang melakukan PHK dan pemotongan upah di tengah pandemi COVID-19, buruh berharap pemerintah bisa menindaknya secara tegas.

"KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak buruh," ungkap Said.

Bantuan pemerintah juga diharapkan bisa membantu buruh yang terpapar COVID-19. Di beberapa perusahaan, KSPI memperkirakan buruh yang terpapar Covid-19 angkanya mencapai 10%. Bahkan tidak sedikit buruh yang meninggal.

"Persoalannya adalah, para buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-obatan saat isoman," kata Said Iqbal.

Sebagai informasi, pemerintah membuat skenario untuk melaksanakan PPKM Darurat selama 4-6 minggu. Hal itu dikarenakan adanya risiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi akibat adanya varian delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama Banggar DPR RI.

Namun, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan saat ini belum ada rencana perpanjangan PPKM Darurat. Pemerintah disebut terus mencermati perkembangan penyebaran kasus COVID-19.

"Belum ada rencana perpanjangan PPKM darurat. Namun kita akan cermati perkembangan penurunan laju penyebaran kasus," katanya, kepada detikcom Selasa (13/7/2021).

PPKM Darurat memang tengah berlaku dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. Pemberlakuan ini dilakukan untuk menekan kasus COVID-19 di Indonesia. Aturan itupun memperketat mobilitas dari masyarakat hingga pelaku usaha.

Simak video 'PPKM Darurat Jawa-Bali, TNI Tambah 11.429 Personel':

[Gambas:Video 20detik]



(zlf/zlf)