Kronologi Rencana Vaksin Berbayar hingga Akhirnya Ditunda di Menit Akhir

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 14 Jul 2021 11:07 WIB
Petugas kesehatan menyiapkan vaksin COVID-19 yang akan disuntikkan kepada anak usia 12-18 tahun di RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (10/7/2021). Dalam rangka Hari Anak Nasional, Dinas Kesehatan kota Palembang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang menggelar vaksinasi massal COVID-19 terhadap anak usia 12-18 tahun dengan target 1.000 orang anak per hari. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
Foto: ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Jakarta -

Rencana vaksin gotong royong individu atau vaksin berbayar menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebenarnya rencana soal vaksin berbayar ini sudah ada sejak bulan lalu lho.

Begini kronologi vaksin berbayar dari pembahasan hingga akhirnya ditunda:

26 Juni

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menjadi KPC PEN membahas percepatan pelaksanaan vaksinasi. Baik untuk anak dan ibu hamil atau ibu menyusui hingga vaksinasi gotong royong.

Hasil rapat itu mengusulkan jika vaksin perorangan atau individu diperluas karena cakupan vaksin masih jauh dari sasaran. Baru mencapai 300 ribu dari target 1,5 juta.

Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI menyebutkan ada diskusi dan beberapa inisiatif vaksin gotong royong. Apakah akan dibuka aksesnya ke daerah.

"Kemudian ini dibahas bersama karena memang hasil kesimpulannya seperti itu di rapat KPC PEN," kata Budi dalam raker dengan Komisi IX DPR.

27 Juni

Rapat kabinet terbatas membahas rencana vaksin berbayar. Lalu Kemenko Perekonomian memberi masukan pada draft hasil pembahasan tanggal 27 Juni 2021.

29 Juni

Sejumlah Kementerian melakukan rapat harmonisasi untuk pembahasan vaksinasi berbayar ini. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kejaksaan, BPJS Kesehatan.

5 Juli

Draft ditandatangani

6 Juli

Draft sampai ke Menteri Hukum dan HAM untuk dapat pengundangan

9-10 Juli

Pemerintah melakukan soft launching vaksinasi gotong royong individu selama dua hari pada Jumat dan Sabtu. Vaksinasi berbayar ini disebut karena banyaknya permintaan dari masyarakat.

12 Juli

Sebelumnya Kimia Farma mengumumkan akan membuka klinik vaksinasi individu. Namun akhirnya ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Penundaan vaksin berbayar dilakukan karena berbagai polemik dan banyaknya pertanyaan dari masyarakat.

(kil/ara)