Rencana vaksin gotong royong individu atau vaksin berbayar menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebenarnya rencana soal vaksin berbayar ini sudah ada sejak bulan lalu lho.
Begini kronologi vaksin berbayar dari pembahasan hingga akhirnya ditunda:
26 Juni
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menjadi KPC PEN membahas percepatan pelaksanaan vaksinasi. Baik untuk anak dan ibu hamil atau ibu menyusui hingga vaksinasi gotong royong.
Hasil rapat itu mengusulkan jika vaksin perorangan atau individu diperluas karena cakupan vaksin masih jauh dari sasaran. Baru mencapai 300 ribu dari target 1,5 juta.
Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI menyebutkan ada diskusi dan beberapa inisiatif vaksin gotong royong. Apakah akan dibuka aksesnya ke daerah.
"Kemudian ini dibahas bersama karena memang hasil kesimpulannya seperti itu di rapat KPC PEN," kata Budi dalam raker dengan Komisi IX DPR.
27 Juni
Rapat kabinet terbatas membahas rencana vaksin berbayar. Lalu Kemenko Perekonomian memberi masukan pada draft hasil pembahasan tanggal 27 Juni 2021.
29 Juni
Sejumlah Kementerian melakukan rapat harmonisasi untuk pembahasan vaksinasi berbayar ini. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kejaksaan, BPJS Kesehatan.
5 Juli
Draft ditandatangani
6 Juli
Draft sampai ke Menteri Hukum dan HAM untuk dapat pengundangan
9-10 Juli
Pemerintah melakukan soft launching vaksinasi gotong royong individu selama dua hari pada Jumat dan Sabtu. Vaksinasi berbayar ini disebut karena banyaknya permintaan dari masyarakat.
12 Juli
Sebelumnya Kimia Farma mengumumkan akan membuka klinik vaksinasi individu. Namun akhirnya ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Penundaan vaksin berbayar dilakukan karena berbagai polemik dan banyaknya pertanyaan dari masyarakat.
(kil/ara)
