Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti rendahnya serapan anggaran penanganan COVID-19 di daerah. Padahal lonjakan kasus virus Corona belum berhenti sampai saat ini. Dia mendesak pemerintah memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut.
"Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan COVID-19," kata Puan dikutip Rabu (14/7/2021).
Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, total dana untuk penanganan COVID-19 di daerah baru terserap 22,93% hingga akhir Mei 2021, dari Rp 50,1 triliun.
Puan berpendapat realokasi dan refocusing anggaran harus dilakukan segera untuk menggambarkan situasi kedaruratan yang kini terjadi terkait pandemi COVID-19 di Indonesia.
"Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal ekonomi yang terasa semakin menghimpit. Berkejaran waktu menjaga harapan rakyat dengan pertaruhan keselamatan para tenaga kesehatan dan penghidupan banyak orang," ujarnya.
Dia meminta pelaksanaan realokasi dan refocusing anggaran tetap dilakukan secara ketat. Pemerintah pusat juga diminta memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaannya, mulai dari realokasi, refocusing, hingga realisasi penyerapannya.
"Jangan hanya prosedural tapi harus benar-benar penyerapan anggaran untuk program-program penanganan Covid-19 yang substansial," tegas mantan Menko PMK itu.
Indonesia masih mencatatkan tambahan 54.517 kasus baru COVID-19 dalam sehari pada Rabu ini. Total ada 2.670.046 kasus positif COVID-19, dengan 443.473 pasien masih menjalani perawatan (kasus aktif). Lebih lanjut, hingga Minggu (11/7/2021), ada 129 daerah yang masih masuk kategori zona merah, melonjak dari 96 daerah pada data hingga 4 Juli 2021.
Lebih lanjut, terlihat tantangan dalam penanganan COVID-19 di seluruh daerah yang terasa menyayat. Apalagi media sosial dan grup percakapan dipenuhi kabar duka atau setidaknya kabar tentang orang terdekat terpapar COVID-19.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
