Terimbas PPKM Darurat, Organda Tagih Janji Pemerintah

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 16 Jul 2021 14:13 WIB
PPKM Bandung Terkini: Perbatasan Diperketat-Tanggapan Wagub Soal Perpanjangan
Foto: Wisma Putra/Detikcom
Jakarta -

PPKM Darurat telah membatasi pergerakan angkutan darat dengan banyaknya penyekatan baik di jalan protokol hingga jalan tol. Hal ini berdampak pada pendapatan usaha angkutan darat. Pengusaha pun menagih berbagai janji pemerintah untuk memberikan sejumlah stimulus.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda Adrianto Djokosoetono menilai pengetatan syarat perjalanan bakal menurunkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya menekan cash flow pengusaha perjalanan. Untuk itu, Adrianto menagih janji stimulus dari pemerintah.

Adrianto menagih janji pemerintah yang akan memberikan pinjaman baru dengan bunga yang murah, setelah kebijakan relaksasi cicilan utang berakhir. Janji itu disebut telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

"Bila janji tersebut tidak segera terealisasi dipastikan sebagian besar operator transportasi bakal sulit bertahan. Bahkan sebelum PPKM Darurat saja, okupansi baru mencapai 60% dari normal, apalagi bila diberlakukan pengetatan seperti saat ini," ungkap Adrianto, dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021).

Kemudian, pengusaha juga menagih kompensasi misalnya keringanan pajak kendaraan setahun 2021 dibebaskan dan kompensasi-kompensasi di dalam biaya langsung kepada kru atau karyawan perusahaan angkutan. Bahkan pengusaha juga menagih kompensasi dampak dari PPKM dan larangan mudik beberapa bulan lalu.

"DPP Organda menghimbau kepada pemerintah menghilangkan dualisme kebijakan antara kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar pelaku usaha jasa tranportasi mendapat kepastian berusaha (seperti: kebijakan PPKM)," lanjutnya.

Pengusaha berharap satgas Covid -19 dan Kemenkes, memperbaiki data testing dan tracing covid 19 secepatnya agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan , khususnya untuk normalisasi industri transportasi nasional. Sebagai realisasi aksi pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

(zlf/zlf)