Pemerintah AS mengingatkan perusahaan-perusahaan Amerika mengenai risiko melakukan bisnis di Hong Kong. Peringatan ini disiapkan oleh pemerintah AS lantaran kondisi Hong Kong yang dirasa sudah kurang 'kondusif' untuk para pebisnis asal AS.
Melansir dari CNN, Senin (19/7/2021), hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Presiden AS Joe Biden pada Kamis pekan lalu. Pada saat itu dia mengatakan bahwa pemerintahannya berencana untuk segera mengeluarkan nasihat dan peringatan kepada perusahaan-perusahaan mereka tentang situasi yang kian memburuk di wilayah China.
"Situasi di Hong Kong memburuk, dan pemerintah China tidak menepati komitmen yang dibuatnya, bagaimana menangani Hong Kong," kata Biden kepada wartawan di Gedung Putih pada Kamis (15/7).
Komitmen yang dimaksud oleh Biden ini merujuk pada janji Beijing untuk mempertahankan status otonomi kota tersebut selama 50 tahun setelah pemerintah China melakukan serah terima kekuasaan dari Inggris 1997.
Biden menggambarkan peringatan tersebut lebih sebagai 'nasihat' tentang risiko-risiko apa yang mungkin terjadi dengan perusahaan AS bila melakukan bisnis di Hong Kong. Meski demikian Biden masih belum memberikan bocoran lebih banyak mengenai detail terkait isi peringatan tersebut.
Menanggapi hal ini, pakar perdagangan di Pusat Studi Strategis dan Internasional William Reinsch mengatakan bahwa peringatan yang akan datang dari pemerintahan Biden ini merupakan hal yang sudah jelas.
"Itu pada dasarnya merupakan peringatan bagi perusahaan-perusahaan AS bahwa risiko berada di Hong Kong telah meningkat secara signifikan dan menempatkan pemerintah pada posisi yang dapat mengatakan, 'Kami sudah memberi tahu Anda,' ketika sesuatu yang buruk terjadi," tambah Reinsch.
Sebagai informasi, sebenarnya ini bukan pertama kalinya bagi pemerintah AS memberikan peringatan kepada para pebisnisnya agar berhati-hati saat melakukan bisnis di Hong Kong. Sebelumnya pemerintah AS juga telah memberikan peringatan serupa kepada para pengusahanya saat protes pro-demokrasi dan anti-pemerintah mengguncang kota itu pada 2019 lalu.
Di mana saat itu pemerintah China sedang menerapkan undang-undang keamanan barunya di Hong Kong, yang mengisyaratkan bahwa Beijing dapat mengambil kendali yang semakin ketat di kota tersebut. Saat itu undang-undang tersebut menimbulkan pertanyaan tentang masa depan kota sebagai pusat bisnis internasional.
Menyusul pengesahan undang-undang itu, mantan Presiden Donald Trump mencabut hubungan khusus Amerika Serikat dengan Hong Kong, yang di masa lalu membebaskan kota itu dari tarif tertentu serta hak-hak istimewa lainnya.
