Nestapa Buruh di Tengah Pandemi: Upah Dipotong, Bansos Tak Bisa Diharapkan

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 19 Jul 2021 13:37 WIB
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (12/4/2021).  Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini menggelar aksi untuk menyampaikan tuntutan di patung kuda dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pandemi COVID-19 belum juga usai di Indonesia, di beberapa waktu terakhir justru makin meningkat penyebaran kasusnya. Kondisi pandemi ini dinilai membuat para buruh berpotensi mendapatkan pengurangan pendapatan.

Ketua Bidang Perempuan dan Anak Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumiyati mengatakan banyak buruh di lapangan melaporkan upahnya dipotong. Sementara pengusaha mengatakan pemotongan upah itu dengan alasan ada pandemi yang harus menjadi konsekuensi bersama.

Menurut Sumiyati pengusaha selalu menggembar-gemborkan kerugian mereka saja karena imbas dari pandemi, namun sebetulnya pihak buruh yang sangat terdampak.

"Perusahaan selalu mengatakan mereka paling terdampak, digembar-gemborkan mereka rugi begini begitu. Padahal buruh juga sangat terdampak. Kami banyak kena kurang upah, tidak ada kepastian kerja. Bahkan, ada juga yang kurangi upah alasannya konsekuensi bersama karena pandemi," ungkap Sumiyati dalam konferensi pers virtual, Senin (19/7/2021).

Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pun menurut Sumiyati hal itu tidak bisa diharapkan. Dia menilai akses bansos sangat sulit didapatkan para buruh.

"Kalau dilihat bansos, tapi apakah itu mencapai target? Tidak semua pekerja menerima bansos dan kemudian kalau dilihat akan turun lagi, yang kemarin juga kita nggak dapat, masih banyak buruh nggak bisa akses bantuan itu," kata Sumiyati.

Di sisi lain, dia mencontohkan beberapa bantuan sosial yang tepat untuk diberikan kepada buruh. Bantuan itu adalah subsidi gaji, seperti di Singapura dia mencontohkan, pemerintah menjamin gaji para pekerja mulai dari 25-75%.

"Ini di Singapura sebagai contoh, mereka pemerintahnya bisa berikan 25% gaji kepada pekerja, buat sektor makanan minuman sampai 50%, untuk pariwisata di sana memberikan 75% untuk subsidi gaji. Jadi ini agar perusahaan bisa berikan gajinya," papar Sumiyati.

Berlanjut ke halaman berikutnya.