.webp)
Menteri BUMN Erick Thohir merespons saran dan kritik yang masuk ke media sosialnya. Erick juga merespons kritik yang disampaikan Ekonom Senior Faisal Basri.
Respons itu disampaikan Erick lewat video yang diunggah di Instagramnya @erickthohir seperti dikutip detikcom, Rabu (21/7/2021).
"Bacain beberapa komen di Instagram dan tweet di twitter yang masuk ke akun saya. Banyak yang seru, ada yang apresiasi dan ada juga yang kritisi. Saya sudah pilih beberapa yang saya mau jawab," tulis Erick.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terima kasih ya teman-teman, kritik, saran, pertanyaan dari teman-teman, jadi penyemangat saya juga. Ini masih banyak komen dan tweet yang seru lainnya, nanti Insya Allah saya akan pilih lagi, untuk video selanjutnya," sambungnya.
Dalam video itu, Erick menjawab sindiran Faisal Basri mengenai penyertaan modal negera (PMN) untuk BUMN. Menurut Erick, saran dan kritik merupakan hal yang lumrah di era domokrasi.
Ia juga mengatakan, kritik dari Faisal Basri akan menjadi bahan evaluasi untuk BUMN terus melakukan transformasi.
"Saya rasa di era demokrasi seperti ini, yang namanya saran atau kritik adalah hal yang lumrah. Era demokrasi dan tentu masukan daripada Bang Faisal Basri ini juga menjadi bahan evaluasi kami di mana kami tentu BUMN terus tetap melakukan transformasi," kata Erick.
Erick bilang, transformasi dilakukan agar BUMN bisa melakukan aksi korporasi karena negara butuh tambahan penerimaan. Di sisi lain, pihaknya harus memastikan layanan publik terus berjalan.
"Agar apa? Tetap bisa melakukan aksi korporasi, karena negara perlu tambahan income selain pajak terutama pada saat COVID seperti ini, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya kita terus memastikan yang namanya public service obligation atau pelayanan publik. Hal ini yang memang membedakan BUMN dengan tentu swasta," tambahnya.
Sebelumnya, Faisal Basri dalam cuitannya Jumat (9/7/) lalu mengkritik langkah Erick Thohir. Faisal menyebut Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan PEN malah lebih mengutamakan urusan PMN ketimbang penanganan COVID.
"Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan PEN adalah Menteri BUMN. Bukannya utamakan selamatkan nyawa rakyat tapi sibuk urusi suntik BUMN ratusan triliun dan obat cacing. Bubarkan saja Komite itu," cuit Faisal.
(acd/zlf)
