Ombudsman Sebut Penempatan Dana BPJS TK di Bank Daerah Salah Kaprah, Kenapa?

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 22 Jul 2021 14:40 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Ombudsman RI menyoroti BPJS Ketenagakerjaan soal penempatan dana investasi di bank pembangunan daerah (BPD). Sebab, BPJS Ketenagakerjaan dinilai tidak proporsional dalam menempatkan dana iuran peserta dibandingkan di bank BUMN.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menyebut penempatan dana deposito oleh BPJS Ketenagakerjaan pada 2019 mayoritas di BPD, yakni 31,03 triliun atau 65,23% dari total dana yang dikelola di deposito. Sedangkan investasi ke bank BUMN sebesar Rp 14,51 triliun.

Hery mengatakan BPJS Ketenagakerjaan menempatkan deposito pada bank BPD mempertimbangkan suku bunga yang lebih besar dibandingkan BUMN.

"Pertimbangan suku bunga yang hanya mempertimbangkan suku bunga dari bank BPD yang lebih besar dibandingkan bank BUMN juga itu sudah salah kaprah," katanya dalam diskusi virtual, Kamis (22/7/2021).

Selain itu, menurutnya penempatan dana di BPD juga tidak proporsional karena ada 7 BPD yang tidak mendapatkan penempatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Bank DKI, BPD Kaltim, BPD Papua, BPD Riau Kepri, BPD Sulteng, BPD Sumsel Babel, dan BPD DIY.

"Sebaran investasi BPJS Ketenagakerjaan tidak berkeadilan kalau melihat dari postur-postur itu dan tidak proporsional. Sebab masih ada 7 bank BPD yang tidak mendapatkan dana tersebut," paparnya.

Contohnya, lanjut dia, nilai investasi BPJS Ketenagakerjaan di Bank DKI sama sekali tidak ada pada 2019.

"Padahal DKI Jakarta ini di tahun 2019 telah membayar iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan Rp 30-an triliun atau 43% dari iuran nasional, yakni sekitar Rp 70 triliun. Penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan ini dengan tidak proporsional dan tidak berkeadilan tadi secara kinerja iuran ini harusnya dievaluasi," tambahnya.

Simak video 'Kasus BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Belum Temukan Indikasi Kerugian Negara':

[Gambas:Video 20detik]



(toy/zlf)