Risma Ingin Bansos Disalurkan Pakai Kartu Elektronik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar bantuan sosial (bansos) bisa disalurkan dengan cepat kepada masyarakat. Oleh karena itu Menteri Sosial Tri Rismaharini berupaya agar penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tepat sasaran.

Hal ini karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan seperti saat ini. Risma menyebutkan pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena data penerima memang kewenangan daerah.

Dia menambahkan untuk penerima bantuan pada skema bansos yang baru terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), memang perlu terobosan.

Seperti pada penambahan bantuan kepada 5,9 juta keluarga penerima bantuan non-tunai usulan daerah yang disalurkan melalui Himbara dengan mekanisme non-tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Nah, bank itu memerlukan waktu sekitar 1 bulan untuk mencetak kartu. Cukup lama. Saya sudah bicara sama Himbara, BI (Bank Indonesia), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bagaimana kalau menggunakan kartu elektronik saja. Jadi tidak usah mencetak dan menggunakan kartu yang seperti ATM itu," ujar dia dalam siaran pers, Jumat (23/7/2021).

Dia menyebutkan transaksi digital ini sebagai langkah akselerasi pada fase penyaluran bansos sesuai arahan Jokowi. Pemda diminta untuk meningkatkan verifikasi dan validasi data.

"Karena kan sesuai ketentuan dalam undang-undang data penerima diusulkan oleh daerah. Untuk mengakselerasi penyaluran bantuan, kami mengintensifkan koordinasi dengan pemda," jelas dia.

Kemensos secara berkala melakukan koordinasi dalam proses pembaruan data, dengan semua pihak terkait, baik terkait dengan bansos yang eksisting seperti Sosial Tunai (BST), PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, maupun terkait dengan bansos yang baru, seperti bantuan untuk 5,9 juta keluarga.