Heboh Demo 'Jokowi End Game', Ekonomi Diramal Akan Terpuruk Lagi

Siti Fatimah - detikFinance
Sabtu, 24 Jul 2021 13:30 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Seruan aksi demonstrasi 'Jokowi End Game' dikabarkan akan digelar hari ini, Sabtu (24/7/2021). Dalam seruan yang beredar di media sosial, aksi turun ke jalan tersebut akan digelar di depan Istana Presiden, Jakarta.

Para Ekonom turut menanggapi rencana aksi demonstrasi tersebut. Ekonom menilai, kegiatan demo justru akan merusak penanganan pandemi COVID-19 sehingga ujungnya mempengaruhi pemulihan ekonomi. Perekonomian bahkan disebutkan bisa lebih terpuruk dari kondisi saat ini.

"Aksi demo itu justru akan merusak semuanya. Penanggulangan pandemi terganggu, ekonomi juga tidak akan membaik. Penanggulangan pandemi harus diutamakan, perekonomian justru akan semakin terpuruk ketika kita gagal menanggulangi pandemi," kata Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah kepada detikcom, Sabtu (24/7/2021).

Dia mengatakan, penerapan PPKM darurat jika dilaksanakan secara disiplin oleh masyaratat tentu akan membantu penanggulangan pandemi. PIter juga menilai aksi kali ini pun lebih banyak dipolitisasi.

"Demo menolak PPKM saya lihat lebih banyak ditunggangi oleh syahwat politik atau kebencian, tidak didasarkan kepada pemahaman atas kondisi yang sebenarnya terjadi," ujarnya.

Jika demo tetap berjalan, kata Piter, ada banyak persoalan yang kena imbasnya seperti kebijakan pemerintah mengendalikan COVID-19 tidak berjalan efektif hingga ekonomi semakin terpukul.

"Yang jelas kalau demo berlanjut pandemi sulit dikendalikan, pandemi terus berlanjut ekonomi makin terpuruk, dunia usaha ada batas kemampuan bertahannya," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, untuk meredam aksi demontrasi masyarakat, pemerintah harus memberikan stimulus atau bantuan. Menurutnya, masyarakat protes karena tidak mendapatkan bantuan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

"Kalau pemerintah memberi bantuan kepada mereka, konsumsi masyarakat dapat dipertahankan, pertumbuhan ekonomi juga dapat dijaga. Tetapi kalau pemerintah tidak memberi bantuan maka konsumsi masyarakat akan anjlok. Ekonomi akan turun," ujar Anthony.

Sebaliknya, jika pemerintah mengabulkan permintaan pengunjuk rasa untuk menghentikan PPKM maka akan timbul risiko yang lebih parah. Menurutnya kasus COVID-19 akan naik dan Indonesia akan dikucilkan dari dunia Internasional.

"Saat ini aktivitas ekonomi sudah vacum, sudah terhenti," tutupnya.

(das/das)