.webp)
Pemerintah sebelumnya berencana untuk mengadakan vaksinasi COVID-19 berbayar. Namun rencana ini akhirnya dibatalkan sebelum direalisasikan karena menuai polemik di masyarakat.
Menteri Polhukam Mahfud MD menjelaskan pemerintah berupaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait vaksinasi ini. "Pemerintah tanggap terhadap aspirasi, itu varian delta merebak membuat orang yang dulunya tidak mau antigen jadi rebutan antigen, vaksin antre di mana-mana sampai di tolak," kata Mahfud dalam keterangannya, Sabtu (24/7/2021).
Dia mengungkapkan akibatnya banyak masyarakat yang meminta untuk membayar vaksin sendiri. Pemerintah menampung aspirasi tersebut dan merencanakan program vaksin berbayar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Usul itu diolah pemerintah, kemudian muncul penolakan dari masyarakat. Katanya melanggar prinsip keadilan, katanya ada kelas sosial yang mampu bayar dan yang nggak mampu bayar, pemerintah langsung memutuskan tidak ada vaksin berbayar itu, masih ada yang marah lagi," ujar dia.
Sebelumnya memang rencana vaksin berbayar menuai polemik, berbagai kalangan ramai menolak rencana vaksinasi berbayar tersebut. Meskipun tujuan utama pemerintah adalah mempercepat herd immunity masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan lebih cepat.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan tegas untuk membatalkan vaksin berbayar.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," ujar dia.
Dia mengatakan semua vaksinasi di Indonesia akan diberikan melalui mekanisme gratis seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Kemudian untuk vaksin Gotong Royong, perusahaan akan tetap membayar untuk seluruh karyawan yang ada. Sehingga vaksin berbayar dibatalkan.
(kil/das)
