Dilema Mahfud soal PPKM Darurat: Mati secara Ekonomi atau karena COVID

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Minggu, 25 Jul 2021 13:15 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD dan Gubernur Khofifah
Foto: Faiq Azmi
Jakarta -

Demi menekan penyebaran COVID-19 di berbagai wilayah, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat pada awal Juni.

Namun pembatasan kegiatan yang diberlakukan ini disebut menjadi dilema karena di satu sisi khawatir masalah kesehatan dan di sisi lain masalah ekonomi.

Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, memang di Indonesia pembatasan semacam ini akan mengganggu roda perekonomian. Karena kegiatan masyarakat menjadi sangat terbatas.

Mafhud bicara itu dalam pernyataan resminya menanggapi rencana demonstrasi bertajuk 'Jokowi End Game'.

"Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan atau keresahan di tengah-tengah masyarakat berkenaan tentang COVID-19 yang trend-nya terus tidak menentu," ucapnya.

Mahfud melanjutkan, keresahan yang timbul di masyarakat saat ini ada 2, yakni takut mati karena COVID-19 atau mati karena ekonomi.

"Kalau kita bersembunyi dari COVID-19 bisa mati secara ekonomi, kalau kita melakukan kegiatan ekonomi diserang COVID-19. Itu dilema saudara," tuturnya.

Menurut Mahfud dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti akan menuai pro dan kontra dari masyarakat. Namun pemerintah berupaya untuk mendengarkan aspirasi murni dari masyarakat yang benar-benar khawatir dengan kondisi ekonominya.

Pemerintah, lanjut Mahfud, menyadari keresahan masyarakat tersebut. Menurutnya ketakutan itu bisa dihadapi dengan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak.

"Ketakutan itu itu harus dihadapi dengan kerjasama di antara elemen-elemen bangsa, tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh kampus akademisi, tokoh adat, harus kerjasama. Karena ini satu musuh bersama," ucapnya.

Simak juga 'Syarat Agar Level PPKM Suatu Daerah Bisa Turun':

[Gambas:Video 20detik]



Heboh Vaksin Berbayar

Mahfud juga menjelaskan terkait rencana vaksin berbayar yang sempat heboh beberapa waktu lalu.

"Pemerintah tanggap terhadap aspirasi, itu varian delta merebak membuat orang yang dulunya tidak mau antigen jadi rebutan antigen, vaksin antre di mana-mana sampai di tolak," kata Mahfud dalam keterangannya, Sabtu (24/7/2021).

Dia mengungkapkan akibatnya banyak masyarakat yang meminta untuk membayar vaksin sendiri. Pemerintah menampung aspirasi tersebut dan merencanakan program vaksin berbayar.

"Usul itu diolah pemerintah, kemudian muncul penolakan dari masyarakat. Katanya melanggar prinsip keadilan, katanya ada kelas sosial yang mampu bayar dan yang nggak mampu bayar, pemerintah langsung memutuskan tidak ada vaksin berbayar itu, masih ada yang marah lagi," ujar dia.

Sebelumnya memang rencana vaksin berbayar menuai polemik, berbagai kalangan ramai menolak rencana vaksinasi berbayar tersebut. Meskipun tujuan utama pemerintah adalah mempercepat herd immunity masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan lebih cepat.

(kil/zlf)