.webp)
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membeberkan penyebab PPKM darurat maupun PPKM level 4 tak berjalan efektif. Berdasarkan survei yang mereka lakukan banyak perusahaan melanggar aturan mengenai kapasitas pekerja work from office (WFO).
Pihaknya melakukan survei di 1.000 perusahaan yang mewakili ratusan ribu buruh. Survei dilakukan sejak berlaku PPKM darurat sampai PPKM level 4 pada 25 Juli 2021.
"Semua pabrik-pabrik atau perusahaan yang non esensial itu menjawab 100% masih bekerja buruh atau pekerjanya di pabrik dan di perusahaan," kata dia dalam konferensi pers virtual, Senin (26/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal dalam aturan PPKM level 4, sektor non-esensial wajib memberlakukan WFH 100%. Sedangkan sektor esensial, seperti perbankan, keuangan, pasar modal perhotelan non karantina, teknologi informasi, dan industri orientasi ekspor dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%.
Sementara untuk sektor esensial pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada publik dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% WFO. Sektor kritikal dapat beroperasi 100%.
"Apa penyebab utamanya? penyebab utamanya adalah tidak sinkronisasi antara menteri, yaitu Menko Kemaritiman dan Investasi sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali, maupun Menko Perekonomian koordinator PPKM di luar Jawa-bali, tidak sinkron dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian," jelasnya.
Keputusan Menteri Perindustrian yang dimaksud adalah Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).
"Walaupun di dalam IOMKI itu diatur harus WFH 50%, WFO 50%, faktanya tidak (dipatuhi). Pokoknya pukul rata. Ini survei valid, data primer, kami bisa pertanggungjawabkan itu," tambah Iqbal.
