Jurus Risma Cegah Uang Bansos Dikorupsi (Lagi)

Siti Fatimah - detikFinance
Senin, 26 Jul 2021 15:32 WIB
Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani mengungkapkan beberapa upayanya menghindari kasus korupsi untuk bantuan sosial selama penanganan pandemi COVID-19.

Upaya pencegahan ini perlu dilakukan mengingat sebelumnya kementerian ini sempat digegerkan dengan adanya temuan korupsi dana bansos oleh Eks Menteri Sosial Juliari Batu Bara. Pengalaman buruk ini yang jadi bekal Kemensos agar tak kembali terulang.

Bagaimana cara Risma mencegah anggaran bansos dikorupsi?

"Pertama kami memperbaiki kualitas data kami untuk supaya lebih akuntabel, pertama mensinkronkan data di Kemensos kemudian memadatkan dengan data kependudukan," kata Risma dalam konferensi pers, Senin (26/7/2021).

Sehingga, kata dia, pihaknya kemarin 'menidurkan' 21 juta data penerima karena tidak sesuai dengan data di Kemensos dan data kependudukan. Selain melakukan perbaikan data, pihaknya pun memperbaiki mekanisme penyaluran penerimaan bantuan.

"Mekanisme kita perbaiki, Januari sampai sekarang menyalurkan dalam bentuk transfer uang di bank, khusus beras dilakukan oleh Bulog, langsung mengirim ke keluarga penerima manfaat," ujarnya.

Kemudian, rencananya dalam waktu dekat Risma akan menggunakan perangkat lunak untuk mendeteksi penggunaan bansos. Jangan sampai, kata Risma, uang bansos digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras.

"Yang ketiga mudah-mudahan kita bisa launching, kita akan mempersiapkan software dibantu BI dan pengawasan OJK dan dibantu anak-anak muda yang bekerja di fintech untuk menggunakan aplikasi bisa belanja di mana saja. Nanti kita akan sesuaikan, bagaimana mengakomodir," ujarnya.

"Tidak ada belanja lagi untuk rokok, minuman keras, maka dengan fitur itu bisa membatasi tidak ada lagi belanja bayarannya kalau itu digunakan untuk minuman keras atau rokok," sambung Risma.

Dia menegaskan, dari Januari sampai dengan akhir Juni pemeriksaan data penerima bantuan sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah. "Daerah melakukan verifali, mereka mengusulkan baru yang tadi berjumlah 5,9 juta atau ada yang di non elijibel kan, macam-macam ada yang meninggal tapi kemudian kita cek di lapangan keluarga masih layak menerima, nah kita komunikasikan untuk bisa diperbaiki datanya," pungkasnya.

(dna/dna)