Strategi Pemerintah Mendorong UMKM Go Digital & Go Global

Jihaan Khoirunnisaa - detikFinance
Jumat, 30 Jul 2021 09:31 WIB
Airlangga Hartarto
Foto: Kemenko Perekonomian
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus berupaya dalam melakukan perbaikan serta peningkatan efektivitas dalam penanganan COVID-19. Dengan begitu diharapkan kondisi ekonomi RI bisa kembali pulih.

Menurutnya, permintaan domestik terus naik sehingga mendorong peningkatan aktivitas produksi di berbagai sektor usaha. Selain itu, permintaan global juga semakin pulih, yang diikuti dengan kenaikan harga komoditas sehingga membuat neraca perdagangan mengalami surplus secara konsisten. Surplus neraca perdagangan tersebut dinilainya mendorong neraca pembayaran mengalami surplus. Selain itu, dari sisi investasi juga terjadi peningkatan.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan di masa pandemi COVID-19, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terdampak secara negatif. Kendati demikian, terdapat akselerasi pemanfaatan teknologi digital serta meningkatnya keterlibatan UMKM dalam pasar digital.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung UMKM menghadapi dampak pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan bantuan insentif fiskal dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diungkapkannya pada 2020, realisasi dukungan untuk UMKM telah mencapai Rp 112,26 triliun. Alokasi anggaran tersebut disebutnya terus berkembang dengan mempertimbangkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Kini di tahun 2021, anggaran yang disediakan bagi UMKM dan korporasi naik menjadi Rp 171,77 triliun.

"Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

Saat menghadiri Event Digital Tribun Webinar bertema 'Solusi Bisnis Andalan Kita: dari Lokal menjadi Global, Tingkatkan Potensi Usaha Kecil Indonesia di Pasar Global', pada Kamis (29/7) di Jakarta, Airlangga menyebut UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun hingga 60,42% dari total investasi.

Namun demikian, kemampuan ekspor UMKM masih terbatas, yakni sekitar 14,37% dari total ekspor serta pemanfaatan e-commerce juga masih rendah yaitu sekitar 21%. Ia menjelaskan, berdasarkan data eksportir tahun 2020, terdapat eksportir UKM sebanyak 12.234 perusahaan atau 83,3% dari total eksportir dengan nilai ekspor sebesar USD 5,3 miliar. Secara umum, potensi ekspor UMKM masih didominasi oleh produk-produk seperti aksesoris, batik, kriya, fashion, serta makanan dan minuman olahan.

Meski UMKM siap melakukan ekspor, namun ia menilai terdapat sejumlah kendala yang kerap dihadapi, di antaranya minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga kendala logistik.

"Pemerintah terus berupaya untuk membantu UMKM agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Kementerian, Lembaga dan para pihak terkait lainnya telah meluncurkan Program Penciptaan 500 ribu Eksportir Baru hingga tahun 2030," tandasnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk mendorong digitalisasi (onboarding) bagi UMKM offline serta mendorong national branding produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace. Gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk UMKM.

Ia mengungkapkan, pemerintah juga menyambut baik terhadap seluruh upaya untuk meningkatkan kemampuan UMKM menembus pasar global seperti:

1. "Kreasi Nusantara, From Local to Global" yang memfasilitasi penjualan produk lokal ke Malaysia dan Singapura;

2. "BukaGlobal" yang memfasilitasi pembelian produk lokal oleh para customer dari Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong, dan Taiwan; dan

3. "ASEAN Online Sale Day" yang bertujuan meningkatkan transaksi lintas batas e-commerce di kawasan Asia Tenggara.

Tidak hanya itu, menurut Airlangga pihaknya juga telah menugaskan secara khusus kepada LPEI/Eximbank untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi UKM yang berorientasi ekspor. Adapun alokasi penyaluran biaya oleh LPEI/Eximbank yaitu mencapai Rp 500 miliar.

Dalam UU Cipta Kerja, lanjut dia, pelaku UKM saat ini juga didorong untuk memanfaatkan peluang kemitraan dengan usaha besar. Dalam hal ini, pemerintah memfasilitasi kemitraan Usaha Menengah dan Besar (UMB) dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) termasuk Koperasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha dari pelaku UMK dan Koperasi.

"Pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi global. Berbagai upaya dan program peningkatan ekspor UMKM yang telah diinisiasi oleh Pemerintah dengan dukungan pihak swasta tersebut perlu terus diperkuat dan disinergikan oleh berbagai pihak," pungkasnya.

(ega/ara)