Ini Tutorial Kalau Mau Donasi Jumbo, Biar Nggak Jadi Runyam

Danang Sugianto - detikFinance
Selasa, 03 Agu 2021 15:56 WIB
Pengembalian Uang Korupsi Samadikun

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana (tengah) menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (ketiga kanan) uang ganti rugi korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Samadikun Hartono di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Samadikun Hartono terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 169 miliar secara dicicil. Grandyos Zafna/detikcom

-. Petugas merapihkan tumpukan uang milik terpidana kasus korupsi BLBI Samadikun di Plaza Bank Mandiri.
Foto: grandyos zafna
Jakarta -

Donasi Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio menimbulkan polemik baru karena tak kunjung disalurkan. Kadung viral kemana-mana, permasalahan ini seakan menjadi sangat besar.

Sebenarnya ada kiat-kiat yang bisa dilakukan sebelum menyalurkan atau menerima donasi, terlebih lagi jika angkanya jumbo.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae menyarankan, jika suatu hari nanti ada hal serupa terjadi, sebaiknya tidak terburu-buru untuk mengumumkan ke publik. Pihak penerima juga sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa dana itu benar ada.

"Saran saya kalau ada melakukan seperti ini baiknya dilakukan koordinasi. Sehingga ketika diumumkan di media bahwa uang ini memang sudah ada dan sudah dapat dipercaya. Itu yang paling penting," ucapnya saat dihubungi detikcom, Selasa (3/8/2021).

Untuk memastikan hal itu, Dian menyarankan agar melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti PPATK. Sebab PPATK sendiri memiliki wewenang untuk memonitor arus keluar masuk uang dan memastikan uang itu tidak bersumber dari hasil kejahatan.

"Saya sarankan seharusnya memang kalau kita ada sumbangan yang sangat besar seperti ini kita jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Ini harus melakukan koordinasi antar lembaga. Khususnya dalam hal ini PPATK harus dikontak dan dimonitor apakah orang yang menyumbang itu benar-benar kredibel atau tidak, sesuai profilenya atau tidak," tuturnya.

Dian melanjutkan, jika itu tidak dilakukan dan ternyata uangnya tidak ada tentu akan ada banyak pihak yang harus menanggung bebannya. Termasuk pihak-pihak yang mengumumkan dan menerima donasi tersebut.

Meski begitu menurut Dian memang diperlukan adanya pembaharuan aturan perundang-undangan terkait hal tersebut. Saat ini aturan yang terkait hal itu hanya ada UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.

"Sudah 60 tahun UU itu jadi perlu ada adjustment. Kalau dalam jangka panjang ya idealnya harus memiliki perundang-undangan yang benar terkait masalah ini. Sehingga utang yang mau nyumbang atau menerima donasi clear. Siapa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian juga bagaimana mengelolanya, bagaimana menyalurkannya, bagaimana transparansinya, itu harus diatur," tutupnya.

(das/eds)